Percepat Realisasi APBD, Pemda Rutin Gelar Rapat Koordinasi

Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah rutin melakukan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi untuk mempercepat realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit tiga kali dalam setahun.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, mengatakan telah mengirim pesan kepada daerah berisi arahan melaksanakan monitoring dan evaluasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dia menekankan kegiatan tersebut perlu dilakukan pada awal, pertengahan dan akhir tahun.

Pada awal tahun, monitoring dan evaluasi berguna untuk melakukan persiapan percepatan realisasi anggaran selama tahun berjalan. “Apa saja yang perlu dilakukan dan dipersiapkan, kemudian belajar dari evaluasi tahun lalu agar (persoalan yang sama) pada tahun berjalan ini tidak akan terjadi lagi,” ujar Fatoni dalam Rakor Percepatan Realisasi APBD Tahun 2022 secara virtual bersama pemerintah daerah, Senin, 20 Juni 2022.

Agus Fatoni, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Pada pertengahan tahun, rapar koordinasi moneter dan evaluasi berperan mengevaluasi realisasi APBD selama enam bulan berjalan. Hasil evaluasi tersebut, nantinya dapat menjadi bahan perbaikan pelaksanaan anggaran di sisa bulan berikutnya.

Sedangkan monitoring dan evaluasi pada akhir tahun berguna untuk melakukan evaluasi kegiatan yang sudah berjalan. Sekaligus, kata Fatoni, mempersiapkan strategi untuk menghadapi tahun anggaran berikutnya. “Rakor bisa dijadikan sebagai forum evaluasi dan  melakukan percepatan-percepatan termasuk mencari berbagai solusi (atas masalah) yang selama ini dihadapi secara bersama-sama,” ucapnya.

Secara teknis, kata Fatoni, monitoring dan evaluasi tingkat provinsi dapat dilakukan dengan mengundang organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten/kota. Kemudian, dapat melibatkan instansi terkait lain seperti pemerintah pusat dan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).

“Pemerintah provinsi berperan penting dalam mendorong realisasi APBD kabupaten/kota mengingat peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat,” tutur Fatoni.

Fatoni juga mengapresiasi pemerintah daerah yang rutin menggelar rapat koordinadi monitoring dan evaluasi. Dia menyebut salah salah satunya adalah Provinsi Sumatera Utara yang rutin menggelar rapat koordinasi melibatbatkan forkompinda setiap bulan. ““Sehingga, manakala ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi bisa sekaligus (dibahas) di situ (rakor),” ujarnya.