APKI Mewujudkan Industri Pulp dan Kertas berbasis Environment, Social and Governance (ESG)

Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) menyelenggarakan Kongres APKI 2021 dengan tema Peluang dan Tantangan Industri Pulp dan Kertas Berbasis ESG, pada Rabu-Kamis, 23-24 Maret 2022. Kongres APKI 2021 ini seharusnya dilaksanakan pada tahun 2021, namun tertunda karena pembatasan mobilitas Pandemi Covid-19.

Dalam agendanya, Kongres APKI 2021 memutuskan kebijakan-kebijakan bagi para anggota pelaku usaha industri pulp dan kertas Indonesia. Seperti Kebijakan Perdagangan Internasional, Litbang, Standar, Bahan Baku, Lingkungan serta kerjasama dengan para pihak mitra APKI dari Kementerian dan Lembaga dalam mewujudkan Garis Besar Kebijakan APKI mendatang yang berwawasan ESG.

Acara juga dilanjutkan dengan pemilihan Ketua Umum APKI periode 2021-2016 dan Dewan Pengawas APKI periode 2021-2026. Pimpinam sidang, Heppi Moiras, mengatakan, pemilihan Dewan Pengawas merupakan yang pertama bagi APKI, diharapkan Dewan Pengawas yang merupakan para ahli dan ekspert bisa membantu peningkatan kinerja dan daya saing bagi kelanjutan Industri Pulp dan Kertas. "Ini seperti Inspektur Jenderal atau Komisaris jika di Kementerian dan Lembaga atau Perusahaan," kata Heppi.

Sesuai laporan dari tim verifikasi, tercatat terdapat 3 usulan Calon Ketua Umum, diantaranya adalah Aryan Warga Dalam (Ketua APKI 2016-2021), Liana Bratasida (Direktur Eksekutif APKI 2011-2021) serta Heri Setyawan (Pura Group). Adapun usulan Dewan Pengawas, tercatat terdapat 3 usulan Calon, yakni Dody Widodo (Sekjen Kemenperin), Ngakan Timur Antara (Staff Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) serta Agustian Partawidjaja (Sinarmas).

Dari hasil pemilihan dan musyawarah, terpilih Liana Bratasida sebagai Ketua Umum APKI periode 2021-2026 dengan perolehan unggul 26 suara dukungan perusahaan, serta Ngakan Timur Antara dengan perolehan unggul 15 dukungan perusahaan terpilih menjadi Ketua Dewan Pengawas APKI. Sebagai penghormatan atas jasa dan ilmu, Aryan Warga Dalam juga terpilih menjadi Dewan Penasehat APKI periode 2021-2026.

"Terima kasih banyak atas kepercayaan amanah yang diberikan dari Bapak/Ibu seluruh anggota APKI terutama Ketua Umum sebelumnya dan Dewan Pengurus yang selama ini telah bekerja keras untuk menjadikan APKI sebagai asosiasi yang tangguh dan berprestasi," kata Ketua Umum APKI 2021-2026 terpilih, Liana Bratasida.

Liana mengatakan, untuk lebih meningkatkan kinerja asosiasi dalam visinya sebagai wadah yang tangguh mewujudkan industri pulp, kertas dan kertas lainnya yang berkelanjutan di Indonesia serta dapat bersaing di tingkat regional dan global, dibutuhkan saran dan masukan yang konstruktif dan membangun. "Ini sangat kami harapkan. Sektetariat APKI sangat mengharapkan adanya kebersamaan karena APKI adalah milik Bapak/Ibu. Tanpa adanya masukan dari Bapak/Ibu tentunya APKI merupakan organisasi yang tidak ada apa-apanya,” ujar Liana.

“Hidup APKI, Bravo APKI. Maju terus Industri Pulp dan Kertas Indonesia!," kata Liana mengakhiri pidato pertamanya sebagai Ketua Umum APKI 2021-2026.

Peluang dan Tantangan Penerapan ESG pada Industri Pulp dan Kertas (IPK)
Sebelum melakukan pemilihan Ketua Umum pada Kamis, 24 Maret 2022, sehari sebelumnya, Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia telah melaksanakan agenda Pembukaan Kongres APKI 2021. Kegiatan tersebut dibuka dengan Seminar Nasional membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh IPK dalam pengembangannya diantaranya adalah permasalahan perdagangan internasional, permasalahan energi, limbah, ekonomi sirkualar dan perdagangan karbon.

Agenda tersebut dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Direktur Konservasi Energi Kementerian ESDM, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutaan Kementerian Perdagangan, Direktur Pencegahan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Co Founder Aliansi Zero Waste Indonesia, Co Founder METI/IRID.

Dalam sambutan pembuka, Ketua Umum APKI Aryan Warga Dalam melaporkan bahwa industri pulp dan kertas (IPK) Indonesia berjumlah 101 industri yang terdiri adari 6 industri pulp, 70 industri kertas, 6 industri pulp terintegrasi dengan kertas dan tidak beroperasi/tutup sejumlah 19. IPK pada masa ini kerap kali dihadapi oleh berbagai tantangan dari tingkat nasional dan tingkat global seperti pergeseran poros geopolitik, geo ekonomi, isu lingkungan yang juga mengubah berbagai kebijakan baik di negara produsen maupun negara konsumen industri yang dapat digambarkan oleh beberapa fenomena, seperti pandemi Covid-19, Proteksionisme Perdagangan, Kelangkaan Kontainer Global, Permasalahan Logistik, Agresi militer Rusia dan Ukraine yang secara langsung juga mendorong kelangkaan komoditas dan biaya logistik

Disisi lain, daya saing IPK yang cukup tinggi, yakni di 2021 menyumbang 3.84 persen pada GDP non migas dengan nilai ekspor pulp sebesar 3.38 Milyar USD dan nilai ekspor kertas sebesar 4.22 Milyar USD. "Juga menempati peringkat 8 dunia untuk pulp serta peringkat 6 dunia untuk kertas. Walaupun masih berpotensi besar untuk ditingkatkan ekspor dan devisanya terus mendapat tekenan dan hambatan dari negara tujuan ekspor seperti bea masuk tinggi, hambatan non tarif, trade remedies dan tuduhan lainnya," ujar Aryan

Tema Kongres APKI yang diusung merupakan Environment Social dan Governance (ESG) sejalan dengan arah kebijakan dari Pemerintah Indonesia yang menyepakati kebijakan transisi energi bersih dan ramah lingkungn yang tertuang dalam National Determined Contribution UNFCCC serta menargetkan adanya Net Zero Emissions di tahun 2060, serta untuk memaksimalkan sirkular ekonomi, otomasi dan digitalisasi . "Tema ESG sangat penting karena bagi industri yang berbasis sumber daya alam diharapkan benar-benar dapat mengedepankan dan menyelaraskan pengembangan industrinya dengan aspek-aspek dalam ESG," kata Aryan.

Membuka kegiatan seminar nasional, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan dukungannya dalam rangka mewujudkan IPK yang berwawasan ESG. IPK memiliki peran yang sangat penting dalam ekonomi nasional dan global sehingga mendorong agar Pemerintah untuk mendukung penerapan pengembangan daya saing nasional dengan memperhatikan prinsip industri hijau. Juga sejalan dengan era revolusi industi 4.0 dan mendorong implementasi kebijakan zero waste dan sirkular ekonomi.

"Pada masa Pandemi, terjadi key country pemasok bahan baku pulp ke dunia yang diikuti oleh negara Amerika Latin, serta terus terbukanya permintaan pengembangan kertas kemasan selaras dengan pengembangan e-commerce," kata Agus.

Sesmenko Susiwijono dalam sambutannya menyampaikan dukungannya untuk pengembangan indsutri pulp dan kertas berbasis ESG. Pada Januari 2022, utilisasi kertas meningkat menjadi 87.9 persen, meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang berada pada angka 84 persen, realisasi PMA mencatat kenaikan 925 juta USD, tumbuh dibanding tahun sebelumnya serta investasi PMDN juga naik sebesar 5.8 persen.

Dia pun juga memberikan dukungannya pada pengembangan IPK berbasis ESG. "IPK berperan penting dalam ekonomi sirkular melalui pemanfaatan Kertas Daur Ulang (KDU) dengan penyerapan sampai dengan 7 juta ton pada 2021, kedepannya juga diharapkan agar IPK terus meningkatkan penurunan emisi gas rumah kaca dengan penerapan standar-standar berwawasan lingkungan," ujarnya.

Potensi Perdagagan dan Tantangan Perdagangan yang Tinggi
Mewakili APKI, Wakil Ketua Umum APKI Kusnan Rahmin mengatakan perdagangan Indonesia masih kerap diharapi dengan berbagai permasalahan seperti permasalahan tarif bea masuk yang tinggi dari China, Bangladesh, India, Arab Saudi serta Pakistan. Juga, oleh permasalahan-permasalahan non tarif seperti Sertifikasi tambahan yang dimintakan oleh negara tujuan ekspor serta tuduhan trade remedies dari negara mitra dagang seperti India, Pakistan, USA, Australia. Selain itu juga adanya kebijakan EU Green Deal sebagai basis kebijakan induk hambatan non tarif bagi industri.

"Berbagai dukungan yang dibutuhkan oleh IPK diantaranya koodinasi yang harus terus ditingkatkan bersama dengan Pemerintah untuk meningkatkan ekspor, melakukan pembelaan serta informasi akses pasar dan kemudahan bea masuk," kata Kusnan.

Menanggapi APKI, Duta Besar RI untuk RRT dan Mongolia, Djauhari Oratmangun, menyebutkan perdagangan bilateral kertas dengan Indonesia naik dalam beberapa tahun terakhir sampai 72 persen, pada Februari 2022 tercatat ekspor sebesar 3.4 Milyar USD, naik dari periode sebelumnya 1.4 Milyar USD. Kenaikan tersebut dipengaruhi dengan adanya kenaikan konsumsi packaging produk dan kemasan berbahan baku kertas

"China merupakan salah satu pasar utama perdaganan pulp dan kertas Indonesia, ekspor Indonesia ke China ataupun kebutuhan bahan baku impor dari China apabila memang dibutuhkan harus dibantu dihilangkan berbagai hambatannya. KBRI Beijing bersama dengan mitra di KJRI di Shanghai dan Guangzhou akan terus mendorong pelaku kegiatan usaha untuk tingkatkan ekspor ke Tiongkok dengan partisipasi dalam pameran atau melalui platform digital” kata Djauhari.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Eko S.A Cahyanto, menyampaikan apresisasi kepada APKI yang terus aktif dalam fora perdagangan internasional, baik melalui kerjasama Preferential Trade Agreement (PTA), Free Trade Agreement (FTA), Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) maupun usulan pengamanan perdagangan seperti Bea Masuk Tindakan Pengamanan untuk Kertas Pembungkus Rokok sebagaimana diatur pada PMK 157/PMK.010/2021.

“Usulan-Usulan APKI telah sesuai dengan kebijakan substitusi impor Kementerian Perindustrian yang digagas oleh Bapak Menteri Perindustrian, serta terus secara kooperatif bekerjasama dan intens melakukan komunikasi antar instansi," ujar Eko.

Penetapan Baseline Karbon IPK Penting untuk sambut NZE
Mewakili APKI, Jefri Simamora menegaskan penting untuk menentukan baseline sebagai basis perhitungan CAP Karbon pada IPK. Ia juga menyoroti mekanisme sinkronisasi pelaporan emisi gas rumah kaca (GRK), persetujuan emisi dan perdagangan ozon

Menanggapi APKI, Kepala Industri Hijau Kementerian Perindustrian R. Hendro Martono menyampaikan Kementerian Perindustiran telah mempersiapkan beberapa kebijakan terkait dengan Nilai Ekonomi Karbon. Kementerian Perindustian menyusun baseline untuk 8 sektor industri, menyusun pedoman monitoring dan teknis mitigasi, membangun sistem pelaporan online yang terintegrasi dengan SIINAS.

“Kami berharap dan mendorong agar pelaku industri secara rutin melaporkan emisi GRK nya pada SIINAS," ujarnya

Hendro menambahkan, Kementerian Perindustrian telah menyusun Standar Industri Hijau (SIH) dengan memperhatikan prinsip-prinsip batas atas emisi yang diharapkan dapat diajukan sebagai acuan batas atas emisi berdasarkan jenis industri dan menyesuaikan KBLI.

Seminar Nasional Ditutup dengan Sekretaris Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Muhammad Ari Kurnia Taufik menyampaikan arahannya sebagai pembina APKI. "Pada intinya, kami terus mendukung upaya yang dilakukan oleh APKI untuk meningkatkan pengembangan industri serta daya saing industri dengan tetap terus aktif pada pembelaan dibidang perdaganagan seperti upaya penurunan tarif bea masuk tinggi, pembelaan pada trade remedies, dukungan atas kebijakan substitusi impor yang sejalan dengan Kemenperin, serta kegiatan sertifikasi industri hijau," ujarnya.

Dia berharap, dalam rangka memperhatikan nilai-nilai ESG, Industri Kertas Indonesia terus bisa meningkatkan nilai daur ulang dari optimalisasi penggunaan kertas daur ulang untuk kemajuan industri kertas kemasan Indonesia dengan tetap perhatikan prinsip-prinsip lingkungan lainnya yang sejalan dengan pengurangan emisi GRK.