Merancang Kekuatan Ekosistem Ekonomi Digital

Sebagai regulator dan fasilitator pengembangan sistem pembayaran, Bank Indonesia (BI) telah menyiapkan cetak biru atau Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BPSI) 2025. Hal ini sebagai upaya membangun ekosistem yang sehat dan menjadi pemandu perkembangan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Yunita Resmi Sari, mengatakan ekonomi digital di Indonesia sedang berkembang pesat, terlebih mendapat akselerasi di saat pandemi Covid-19 melanda sejak 2020.

Yunita menuturkan, BI mencatat digital payment meningkat 32,5 persen atau sekira Rp 3,3 triliun. Sedangkan penggunaan uang elektronik naik 41,1 persen dan kini telah mencapai Rp 27 triliun. “Sangat menggembirakan. Karena itu, BI akan merestrukturisasi industri sistem pembayaran yang ada. Langkah pertama melalui reformasi regulasi. Dua, membangun infrastruktur digital agar transaksi yang kecil-kecil bisa berlangsung, misanya QRIS dengan segala fiturnya,” ujarnya dalam Dialog Industri Financial Series yang mengusung topik “Transformasi Ekonomi Digital” yang diselenggaran Tempo Media, Kamis, 24 Maret 2022.

Sedangkan langkah ketiga adalah mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar semakin masif memanfaatkan keuangan digital. BI dan pemerintah telah melakukan pelatihan dan peningkatan literasi keuangan kepada pelaku UMKM. Namun, menurut Yunita, diperlukan peran besar dari pemerintah daerah agar ekosistem digital ini semakin masif. “Karena jangkauan pemerintah daerah kan luas, bisa sampai ke kabupaten,” ucapnya.

Dia melanjutkan, BI bersama pemerintah dan pemangku kepentingan terkait juga telah membentuk ekosistem ekonomi digital. termasuk memetakan dan menyiapkan infrastruktur untuk menunjang digitalisasi. “Dalam pertemuan terakhir, kami sudah memetakan daerah-daerah yang perlu koneksi 5G dan 4G. Dari pelaku industri juga sudah disiapkan untuk melakukan service sesuai bidangnya, misalnya khusus di sektor pembayaran atau di e-commerce,” tutur Yuni.

Direktur Utama Bank Riau Kepulauan Riau (BRK), Andi Buchari, menyatakan bahwa penggunaan transaksi digital telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, misalnya saat belanja daerah yang menggunakan cash management system.

Selain itu, kata Andi, BRK juga mendukung perluasan mobile banking untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk menunaikan zakat, infak, sedakah, dan wakaf melalui fitur ZISWaf. “Sementara untuk memberi layanan di daerah terpencil, jaringan kantor kami sampai di Natuna, bahkan yang berbatasan dengan Vietnam dan Thailand, di daerah tersebut, selain dukungan digitalisasi, kami juga memanfaatkan para agen yang disebut Laku Pandai,” ujarnya.

Namun, Direktur Bank BCA, Haryanto Budiman, mengingatkan dalam penyiapan ekosistem ekonomi digital tidak boleh melupakan satu hal penting, yakni membentuk keamanan yang kuat dari serangan siber.  Ada empat hal yang patut diperhatikan, yakni, memperkuat hardware dan memastikan setiap detail memiliki proteksi yang baik. “Dua, software. Harus punya antivirus yang terus update, karena virus selalu berkembang dan bermutasi,” kata dia.

Tiga, memastikan semua karyawan perbankan memiliki pengetahuan yang setara tentang menjaga keamanan digital hingga hal terkecil, misalnya memastikan surat elektronik yang diterima benar-benar aman dan bukan upaya tersembunyi para peretas. Terakhir yang juga penting, adalah terus mengedukasi nasabah agar waspada terhadap berbagai celah yang dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan siber. “Untuk keamanan digital ini, saya rasa semua perbankan harus bekerja sama,” ujar Haryanto.

Sepakat dengan Haryanto, Pengamat Ekonomi Digital INDEF, Nailul Huda, mengatakan bahwa keamanan merupakan faktor krusial dalam ekosistem keuangan digital. Karena itu, ia kembali mendorong pemerintah dan lembaga legislatif segera menerbitkan beleid tentang perlindungan data pribadi.

“Keamanan data itu paling penting. Jadi butuh regulasi di area itu, di perbankan digital. ini yang belum ada. Belum ada perlindungan data pribadi, yang undang-undangnya masih digodok. Ini yang perlu didorong segera,” ujar Huda.