Menikah Tapi Tak Ingin Punya Anak, Apa Kata BKKBN?

JAKARTA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan konsep pernikahan tanpa anak yang kini viral di media sosial dinilai dapat memberi edukasi publik. Terutama tentang pentingnya hak-hak reproduksi dan menambah informasi tentang tanggung jawab keluarga.

“Di sinilah pentingnya setiap pasangan calon pengantin sebaiknya melakukan perencanaan pernikahan agak memiliki visi dan misi pernikahan yang sama,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, melalui siaran pers, Senin, 6 September 2021.

Akhir-akhir ini, konsep childfree marriage atau keinginan untuk tidak memiliki anak setelah menikah sedang ramai diperbincangkan terutama oleh kalangan muda. Fenomena tersebut, menurut dia, tidak bisa lepas dari perspektif sosial dan budaya yang terbentuk di masyarakat. Umumnya, kata dia, mereka yang telah memasuki usia dewasa akan menikah dan selanjutnya diharapkan memiliki anak.

Hasto menekankan, calon pasangan bisa membuat perencanaan pernikahan yang kuat. Misalnya, dengan mengikuti kursus pra-nikah, calon pasangan dapat mengetahui konsep ideal pernikahan. Misalnya, usia pernikahan, kesiapan finansial, fisik, mental dan emosi, hubungan antarpribadi, keterampilan hidup, dan kesiapan intelektual.

Berbagai bekal dalam kursus pranikah itu, kata dia, dapat menjadi modal dalam pengambilan keputusan. “Termasuk keputusan untuk memiliki anak atau tidak, serta hal-hal lain saat menjalani kehidupan berkeluarga,” kata dokter spesialis kebidanan dan kandungan lulusan Universitas Gadjah Mada itu. “Namun, keputusan untuk memiliki anak atau tidak merupakan hak dan pilihan dari masing-masing pasangan.”

Hasto menjelaskan, penyebab seseorang atau pasangan tidak ingin memiliki anak dapat digolongkan dalam dua kluster besar. Pertama, pilihan atau keinginan sendiri. Kedua, karena suatu akibat. Misalnya karena faktor kesehatan atau faktor lain yang tidak diketahui sehingga tak dapat memiliki anak.

Kedua penyebab ini, tambahnya, meliputi berbagai aspek. Mulai dari kondisi fisik, psikologis, ekonomi, sosial, dan budaya. “Selain itu, ketakutan akan proses kehamilan ataupun melahirkan, dapat juga mendorong orang untuk mengambil keputusan untuk tidak memiliki anak,” ungkapnya.

Hasto menambahkan, dampak childfree marriage akan berpengaruh pada struktur penduduk di suatu negara. Kondisi tersebut juga akan berdampak pada rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (dependency ratio). Yaitu, angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk di atas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 – 64 tahun).

Semakin tinggi dependency ratio, jelasnya, menggambarkan semakin berat beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Sebab, mereka harus mengeluarkan sebagian pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan penduduk usia non produktif, dan sebaliknya. “Keadaan ini tentu saja dapat menjadi indikator maju atau tidaknya ekonomi suatu negara,” ujar pria yang pernah mendapat penghargaan sebagai dokter teladan tahun 1992 dari Presiden RI itu.

Hasto melanjutkan, bila banyak pasangan memutuskan tidak memiliki anak, maka akan berpengaruh pada jumlah penduduk usia non produktif. Jumlah ini akan meningkat beberapa tahun kemudian dan menyebabkan tingginya rasio ketergantungan.

Tingginya rasio ketergantungan tersebut, tambahnya, dapat menjadi faktor penghambat pembangunan di negara berkembang termasuk di Indonesia. “Karena sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari golongan produktif, terpaksa harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang belum dan sudah tidak produktif,” kata peraih Satyalencana Bidang KB oleh Presiden RI pada 2010 ini.

Hasto juga menjelaskan tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian. Umumnya, kata dia, faktor utama penyebabnya bukan karena tidak memiliki anak. “Namun faktor-faktor lain seperti perselingkuhan, ekonomi, ketidakstabilan emosi, kurangnya rasa hormat terhadap pasangan, dan lain-lain,” kata dia.