Potensi Cuan Lahan Tambang NU dan Muhammadiyah - Ekonomi dan Bisnis - koran.tempo.co

maaf email atau password anda salah

Potensi Cuan Lahan Tambang NU dan Muhammadiyah

Kisah sukses KPC dan Arutmin bisa jadi gambaran keuntungan yang dapat diraup NU serta Muhammadiyah saat menggarap tambang batu bara.

Tambang batubara yang dikelola PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Kutai Timur, Kalimantan Timur, 2007. Dok.TEMPO/ Lourentius EP. tempo : 172612140485.

NAHDLATUL Ulama atau NU dan Muhammadiyah menyatakan minat mereka mengelola tambang batu bara di tengah kritik. Belum ada keputusan ihwal lahan yang bakal mereka garap, tapi pemerintah menyebutkan dua lokasi yang berpotensi menjadi milik kedua organisasi kemasyarakatan keagamaan ini: lahan bekas PT Kaltim Prima Coal serta PT Arutmin Indonesia.

Kedua anak usaha PT Bumi Resources Tbk ini melepas lahannya sebagai syarat memperpanjang izin oper

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

*Anda hemat -Rp 102.000
*Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

*GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Vindry Florentin

Muhammadiyah Batu Bara Bahlil Lahadalia Tambang Ormas Keagamaan Nahdlatul Ulama

Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Ekonomi dan Bisnis

Potensi Cuan Lahan Tambang NU dan Muhammadiyah
Ekonomi dan Bisnis

Siapa Operator Tambang Muhammadiyah dan NU
Nasional

Bagaimana DPR Meloloskan Empat RUU yang Jadi Sorotan Publik
Klinik Hukum Perempuan

Ketika Perempuan Menjadi Korban Penyebaran Konten Pornografi

Konten Eksklusif Lainnya

12 September 2024
11 September 2024
10 September 2024
9 September 2024

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.