JAKARTA – Dewan Pengupahan Nasional mengusulkan tak ada kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada 2021. Kondisi industri yang tertekan pandemi Covid-19 menjadi salah satu alasannya. "Ini situasinya tidak normal. Sebaiknya ditetapkan saja agar tahun ini tidak ada kenaikan UMP karena sebagian besar perusahaan sedang berjuang mempertahankan bisnis," ujar Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional, Bob Azam, kepada Tempo, kemarin.
Bob menilai mempertahankan tingkah upah lebih penting saat ini lantaran belum ada kepastian kapan pandemi akan berakhir. Bagi perusahaan yang berkinerja positif, dia mengusulkan langkah bipartit atau diskusi antara pengusaha dan tenaga kerja. "Persoalannya, bagaimana kita bisa membangun skema bipartit yang baik," kata dia.
Usul agar tidak ada kenaikan upah minimum pada tahun depan juga didasarkan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dan inflasi. Kinerja komponen penghitung upah minimum secara tahunan diperkirakan sangat rendah. Hingga kuartal II 2020, pertumbuhan ekonomi minus 5,32 persen. Sementara itu, pada September lalu, terjadi deflasi 0,05 persen.
Bob menyatakan Dewan Pengupahan masih melakukan konsolidasi perihal penentuan upah minimum, termasuk dengan perwakilan daerah. Keputusan mengenai upah minimum 2021 harus sudah ditetapkan pemerintah provinsi pada 1 November mendatang.
Pemerintah juga tengah gencar membahas upah minimum di tengah pelemahan ekonomi. "Sedang dalam pembahasan di tingkat kementerian," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja, Anwar Sanusi.
Pemerintah juga membahas aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan menjadi acuan penerapan upah minimum 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang kini menjadi acuan akan digantikan dengan aturan baru. Selain soal pengupahan, Kementerian Tenaga Kerja akan menyelesaikan tiga peraturan pemerintah lainnya mengenai jaminan kehilangan pekerjaan; hubungan kerja, waktu kerja dan istirahat, dan pemutusan hubungan kerja; serta penggunaan tenaga kerja asing.
Namun Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, menolak usul Dewan Pengupahan Nasional. Menurut dia, buruh tetap layak menerima kenaikan upah saat ini. "Saat ini saja upah yang didapatkan buruh masih jauh dari kebutuhan hidup layak," katanya. Dia juga tak sepakat dengan langkah bipartit lantaran tak yakin perusahaan bersedia terbuka mengenai kondisi keuangannya.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban, juga menolak terlibat dalam pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja. Dia mengaku telah menerima surat undangan pada 14 Oktober lalu dari Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Hubungan Industrial Kementerian Tenaga Kerja, Aswansyah. "Tidak saya respons undangannya biar pemerintah tahu bahwa kami tidak mau duduk bersama-sama," ujarnya.
Elly mengaku trauma terhadap UU Cipta Kerja. KSBSI merupakan salah satu serikat buruh yang terlibat dalam tim tripartit bersama pemerintah dan pengusaha saat omnibus law itu dibahas. Namun KSBSI kesulitan memperoleh dokumen hasil pembahasan tim tripartit yang sudah rampung pada awal Agustus lalu dan baru menerima draf beberapa hari sebelum aturan itu disahkan pada 5 Oktober.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | VINDRY FLORENTIN
