JAKARTA - Manajemen Pelaksana Kartu Pra-Kerja mulai menjaring calon peserta gelombang pertama. Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Pra-Kerja, Panji Winanteya Ruky, mengatakan seleksi dilakukan merujuk pada kriteria utama penerima manfaat. Program ini menyasar pencari kerja dan pekerja sektor formal maupun informal yang terkena dampak pandemi corona, dengan minimal usia 18 tahun.
"Semua syarat itu harus lulus dulu, setelah itu kami lihat apakah ia masuk dalam data yang diusulkan kementerian atau lembaga" ujar Panji, kemarin. Pendataan ditempuh melalui kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, terutama dinas ketenagakerjaan, pariwisata, koperasi dan UKM, serta perdagangan.
Proses verifikasi berikutnya adalah mengecek database kependudukan di Kementerian Dalam Negeri, Data Pokok Kependidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial. Itu dilakukan untuk memastikan bahwa peserta tidak sedang menempuh pendidikan sekolah atau kuliah, serta belum pernah menerima bantuan sosial dalam bentuk apa pun.
Jumlah pendaftar program Kartu Pra-Kerja membeludak sejak pendaftaran tahap pertama dibuka akhir pekan lalu. Hingga saat ini, jumlah pendaftar program tersebut mencapai lebih dari 4 juta orang, jauh melebihi kuota yang disediakan sebesar 164 ribu. "Jika jumlah yang memenuhi kriteria lebih besar dari slot yang tersedia, penentuannya dilakukan secara acak," ucap Panji.
Meski antusiasme masyarakat sangat tinggi, pemerintah tidak akan menambah jumlah penerima manfaat tahun ini, yaitu sebanyak 5,6 juta peserta. Namun Manajemen Pelaksana mempertimbangkan untuk meningkatkan kapasitas jumlah peserta di gelombang selanjutnya. Pembukaan pendaftaran dilakukan setiap pekan hingga minggu keempat November 2020.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, bila belum berhasil diterima sebagai peserta gelombang pertama, pendaftar dapat bergabung di gelombang selanjutnya tanpa harus melakukan proses pendaftaran lagi. Bila sudah terdaftar, peserta dapat langsung mengakses lebih dari 900 pelatihan online yang tersedia di delapan platform digital.
Selain mendapat pelatihan, peserta program berhak mendapat insentif dana tunai senilai Rp 600 ribu selama empat bulan. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ditunjuk sebagai mitra bank digital yang bertugas mengintegrasikan sistem pembayaran dan sistem Kartu Pra-Kerja.
Senior Vice President Hubungan Lembaga BNI, Koen Yulianto, mengatakan perseroan akan menyiapkan sistem rekening virtual untuk seluruh peserta Kartu Pra-Kerja yang telah disetujui Manajemen Pelaksana Kartu Pra-Kerja. "Virtual account ini yang nantinya akan menampung dana bantuan sosial bagi setiap peserta," ucap Koen. Dana itu selajutnya digunakan untuk melunasi biaya pelatihan serta membayar insentif ke rekening peserta.
Peserta dapat menggunakan rekening tabungan BNI atau memanfaatkan akun uang elektronik, seperti LinkAja, Gopay, dan Ovo. Setelah peserta menyelesaikan pelatihan, sistem manajemen pelaksana program akan mengirimkan notifikasi kepada BNI untuk memulai pencairan dana. "Kami akan memindahkan dana di virtual account ke rekening balai pelatihan sebesar biaya pelatihan, begitu juga dengan insentif."
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyatakan program Pra-Kerja perlu ditinjau ulang oleh pemerintah. Salah satu pertimbangannya, peningkatan jumlah pengangguran terjadi karena turunnya permintaan tenaga kerja akibat perlambatan ekonomi. "Jadi bukan akibat persoalan kualitas pasokan tenaga kerja sehingga membutuhkan peningkatan keterampilan," ujar dia. VINDRY FLORENTIN | GHOIDA RAHMAH
