Jokowi Airlangga Hartarto Partai Golkar

MUNDURNYA Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar menguatkan sinyalemen cawe-cawe Presiden Joko Widodo di partai beringin. Jokowi ditengarai berambisi menguasai Golkar melalui Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Keduanya bergerilya mempercepat pelaksanaan musyawarah nasional Partai Golkar.

Airlangga makin terpojok setelah menerima surat panggilan sebagai saksi kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah dari Kejaksaan Agung, akhir pekan lalu. Kasus ini sudah menyeret lima terpidana dengan hukuman 5-8 tahun penjara. Pemeriksaan Airlangga dijadwalkan pada Selasa, 13 Agustus 2024. Perkara korupsi ini menambah tekanan terhadap Airlangga.

Gerilya sejumlah tokoh Golkar yang dekat dengan Jokowi untuk menggusur Airlangga sebenarnya telah terjadi sejak sebelum pemilihan presiden pada Februari 2024. Saat itu mereka berdalih Airlangga gagal menjalankan amanat partai untuk menjadi calon presiden. Tekanan tak mereda ketika Golkar bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendukung Prabowo Subianto, kandidat presiden dari koalisi ini.

Tidak hanya mendekati politikus senior Golkar, mereka juga gencar melobi pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar, baik tingkat I maupun tingkat II. Lobi itu berhasil menggalang dukungan lebih dari 20 DPD I Golkar, yang rata-rata berada di luar Jawa. Tujuan dari faksi itu adalah segera mengendalikan Golkar.

Mundurnya Airlangga membuat partai itu perlu segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk memilih ketua baru, lebih cepat dari rencana musyawarah nasional pada Desember mendatang. Skenarionya: Golkar akan segera menggelar pleno, lalu menunjuk Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar. Ia bertugas mempersiapkan munaslub. Lalu, dalam munaslub, Bahlil akan dipilih sebagai Ketua Umum Golkar periode 2024-2029.

Bila terpilih, Bahlil menjanjikan Jokowi posisi Ketua Dewan Pertimbangan Golkar—jabatan serupa yang pernah diduduki Soeharto. Pada era Orde Baru, meski tidak pernah menjadi ketua umum, Presiden Soeharto adalah figur sentral Golkar. Duduk sebagai ketua dewan pembina, Soeharto memiliki kewenangan mutlak dalam menentukan kebijakan partai.

Maka manuver mempercepat munaslub dapat dibaca sebagai skenario membuka jalan politik bagi Jokowi setelah dia meletakkan jabatannya sebagai presiden pada Oktober mendatang. Berbeda dengan dua presiden sebelumnya, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono, Jokowi tidak punya partai.  

Golkar dipilih karena merupakan salah satu partai yang dianggap dapat dia kendalikan. Jokowi tak bisa bersandar pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan setelah perpecahannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. PDIP juga telah memecat Gibran Rakabuming Raka setelah putra Jokowi itu resmi menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo, pesaing utama Ganjar Pranowo, calon dari PDIP. Di sisi lain, Golkar memang menggiurkan. Partai ini memperoleh 15,28 persen suara, pemenang kedua pemilu legislatif 2024 di bawah PDIP.

Syahwat kekuasaan Jokowi menambah panjang daftar dosa yang telah dia lakukan dalam satu dekade terakhir. Setelah merusak Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mahkamah Konstitusi serta memaksakan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dan kebijakan ngawur lainnya, dia kini diduga mengobrak-abrik partai demi kepentingan pribadi serta keluarganya. 

Usahanya menguasai Golkar tak lebih agar ia tetap diperhitungkan di lingkaran elite kekuasaan, termasuk ikut menentukan komposisi kabinet pemerintahan mendatang. Ambisinya pada kekuasaan tidak pernah pudar.