Ancaman Laten Terorisme

PENANGKAPAN seorang pelajar terduga teroris di Malang, Jawa Timur, pada 31 Juli 2024 menunjukkan bahwa sel atau sempalan terorisme tak lagi bergantung pada afiliasi organisasi. Pada akhir Juni 2024, sebanyak 16 pentolan Jamaah Islamiyah menyatakan pembubaran organisasi mereka dan tunduk pada hukum positif Indonesia.

Detasemen Khusus 88 Antiteror menangkap HOK, pelajar berusia 19 tahun, dengan tuduhan hendak meledakkan diri di sejumlah tempat ibadah di Kota Batu. Polisi menangkap HOK ketika ia hendak membuang triacetone triperoxide (TATP), bahan kimia yang ledakannya setara dengan 70 persen trinitrotoluene (TNT). Di kalangan ahli kimia, TATP acap dijuluki “mother of satan” karena daya ledaknya yang tinggi.

Dari penyelidikan polisi, disimpulkan HOK tak terpapar paham radikalisme melalui anggota organisasi teror yang berada dalam pengawasan polisi. Ia terpengaruh paham terorisme melalui media sosial pada November 2023. Rasa penasaran membawanya memasuki dua grup Telegram yang berisi propaganda kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), yang menyerukan peperangan kepada pemerintah karena dinilai tidak menerapkan syariat Islam.

Dari dua grup itu, HOK juga belajar cara merakit bom. Ia berhasil melakukan percobaan bom kecil yang diledakkan di dalam kamarnya. Kepada polisi, orang tua HOK mengatakan mendapat penjelasan dari anaknya bahwa ledakan itu berasal dari petasan. Sukses merakit bom kecil, HOK menyiapkan bom besar yang menyasar tempat-tempat ibadah sesuai dengan perintah propaganda di grup yang diikutinya.

Penangkapan pelajar Kota Batu itu meneguhkan kembali bahwa terorisme merupakan tindakan individu. Penggunaan media sosial yang masif di era Internet menjadi medium efektif untuk menyebarkan paham kekerasan ini kepada orang-seorang. Karena itu, mitigasi untuk mencegah penyebarannya menjadi program penting setelah organisasi induk terorisme bubar.

Para pengikut Jamaah Islamiyah bisa jadi tunduk kepada amir mereka yang menyeru anggotanya agar menghentikan kekerasan. Namun sel dan sempalannya bisa bergerak sendiri di luar komando. Setelah amir Jamaah Islamiyah, Para Wijayanto, ditangkap pada 2009, perlawanan kecil-kecilan terjadi dalam bentuk serangan kepada polisi serta perampokan minimarket dan bank.

Artinya, sel terorisme tak benar-benar mati. Ideologi mereka juga masih hidup dan bergentayangan di media sosial yang tak terdeteksi. Maka, pencegahan terorisme mesti dimulai dari lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi sosial yang berada di lingkungan masyarakat. Sekolah, pesantren, dan rukun tetangga bisa menjadi medium penyebaran paham pluralisme dan toleransi.

Polisi bisa saja menggandeng para pentolan Jamaah Islamiyah untuk menyusun pedoman deradikalisasi dari lingkup masyarakat paling bawah. Para pentolan itu tahu cara kerja ideologi dan penyebarannya. Karena itu, mereka juga tahu cara menghentikannya. Saatnya aparatur hukum menagih janji sumpah setia mereka kepada Pancasila yang menjunjung tinggi keberagaman dan perbedaan.

Namun cara HOK terpengaruh paham radikalisme melalui media sosial tidak bisa dijadikan legitimasi oleh polisi untuk mengendalikan medium percakapan publik ini. Patroli tim siber di media sosial oleh Densus 88 ataupun Kementerian Komunikasi dan Informatika rawan disalahgunakan untuk kepentingan selain mencegah terorisme. Media sosial adalah wahana privat dan bebas. Kontrol melalui medium percakapan publik hanya akan melahirkan watak otoritarian kekuasaan.

Kontrol atas kebebasan juga biasanya melahirkan perlawanan publik dalam bentuk kekerasan pula. Pendekatan melalui organisasi keagamaan yang plural, kurikulum pendidikan, serta literasi bahaya terorisme jauh lebih berdampak jangka panjang. Saatnya Indonesia punya program deradikalisasi yang lebih solid untuk memerangi ideologi terorisme yang merusak.