Jampidsus Densus 88 Polri

GESEKAN antar-aparat penegak hukum di tengah pengusutan dugaan korupsi tata niaga timah sangat memalukan. Pimpinan Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, dan Polisi Militer seharusnya menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi serta menindak tegas bawahannya yang melanggar hukum.

Ketegangan bermula di sebuah restoran ala Prancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada jam makan malam, 19 Mei 2024. Anggota Polisi Militer yang mengawal Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah menangkap anggota Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri (Densus 88) yang dicurigai menguntit pejabat Kejaksaan Agung tersebut.

Drama berlanjut hingga beberapa hari kemudian, ketika kantor Kejaksaan Agung di Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, diintip drone yang terbang rendah, “dikepung” kendaraan polisi, kemudian dijaga ketat oleh anggota Polisi Militer.

Peristiwa di Cipete dan yang mengikutinya itu jelas bukan peristiwa biasa. Bagaimana bisa ada anggota Densus 88 Antiteror Polri yang menguntit petinggi Kejaksaan Agung. Terlebih, pejabat kejaksaan tersebut tengah menangani kasus dugaan korupsi tata niaga timah di Bangka Belitung yang nilainya ditaksir Rp 271 triliun.

Kecil kemungkinan anggota Densus 88 itu menguntit pejabat lembaga penegak hukum lain atas inisiatif sendiri. Justru kuat dugaan bahwa anggota Densus 88 bergerak atas perintah atasannya. Apalagi belakangan ada insiden “pengepungan” kantor Kejaksaan Agung yang diduga mengerahkan banyak anggota kepolisian.

Spekulasinya makin liar lagi ketika Pusat Polisi Militer (Puspom) Tentara Nasional Indonesia memamerkan bantuan penjagaan mereka terhadap kantor Kejaksaan Agung. Akun Instagram resmi Puspom TNI sempat mengunggah foto penjagaan kantor Kejaksaan Agung lengkap dengan narasi bahwa hal itu untuk merespons penguntitan “Jampidsus oleh anggota Densus 88”. Namun, sehari kemudian, unggahan itu menghilang.

Alih-alih menjelaskan duduk persoalan, pemimpin lembaga penegak hukum justru terkesan menutup-nutupi rentetan kejadian tersebut. Aksi bersalaman yang dipertontonkan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kepala Polri Listyo Sigit Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada 27 Mei lalu sama sekali tak menunjukkan keseriusan pemimpin lembaga penegak hukum dalam menangani kasus ini.

Sangat disayangkan, Presiden Joko Widodo—sebagai kepala pemerintahan yang membawahkan semua lembaga penegak hukum yang bersitegang—pun mengambil sikap yang sama tertutupnya. Presiden Jokowi tak sepantasnya memperlakukan gesekan antar-aparat ini sebagai urusan internal Kejaksaan Agung dan Polri. Karena itu, Presiden tak cukup hanya meminta Kepala Polri dan Jaksa Agung melaporkan apa yang terjadi, lalu menganggap masalahnya selesai atau bahkan tidak pernah terjadi sama sekali.

Kalaupun belum siap membeberkan apa yang terjadi, Presiden, Kepala Polri, dan Jaksa Agung seharusnya menunjukkan keseriusan untuk mengungkap insiden ini di kemudian hari. Karena itu, perlu dibentuk tim investigasi independen yang terdiri atas unsur-unsur yang tidak terlibat langsung dalam insiden ini. Hasil investigasi kemudian harus diumumkan kepada publik secara terbuka.

Ingat, masyarakat yang memberikan mandat kepada pemerintahan Jokowi dan membayar pajak untuk menggaji aparat penegak hukum berhak mendapat penjelasan yang terang benderang. Dengan kata lain, Jokowi dan pimpinan lembaga penegak hukum tak boleh menyembunyikan insiden ini dari mata publik serta sengaja membuatnya terbang bersama angin.

Tak hanya itu, Presiden perlu menunjukkan kesungguhan untuk menindak tegas semua penegak hukum yang justru mempermainkan hukum. Semua pihak yang terbukti melanggar hukum harus ditindak tanpa pandang bulu. Tak boleh ada impunitas bagi aparat yang menyalahgunakan wewenang untuk menghambat pengusutan kasus korupsi dengan nilai fantastis ini.*