Intimidasi di Balik Permintaan Maaf - Berita Utama - koran.tempo.co

maaf email atau password anda salah

Intimidasi di Balik Permintaan Maaf

Didahului intimidasi, pimpinan KPK memilih minta maaf atas penetapan status tersangka dua perwira TNI. Pegawai KPK menentangnya.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak bersama Komandan Puspom TNI Marsekal Muda, Agung Handoko seusai melakukan pertemuan koordinasi pasca operasi tangkap tangkap KPK kasus suap Kepala Basarnas, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 28 Juli 2023. TEMPO/Imam Sukamto. tempo : 173074503631.

JAKARTA – Di hadapan empat pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, rombongan yang dipimpin Komandan Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) Marsekal Muda Agung Handoko disebut-sebut mendesak agar pimpinan KPK meminta maaf atas penetapan status tersangka dua perwira TNI dalam kasus dugaan suap pejabat Basarnas. Desakan itu disertai peringatan bahwa prajurit TNI bisa saja beramai-ramai mendatangi gedung KPK, di Jalan

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

*Anda hemat -Rp 102.000
*Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

*GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

KPK Basarnas TNI Dana Komando Korupsi Basarnas Puspom TNI

Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Info Tempo

Kolese Kanisius Selenggarakan Parent’s Day
Berita Utama

Intimidasi di Balik Permintaan Maaf
Ekonomi dan Bisnis

Sanksi Tegas Transaksi Lintas Batas
Daftar Iklan Baris

Laporan Keuangan PT. Tempo Inti Media, Tbk

Konten Eksklusif Lainnya

4 November 2024
3 November 2024
2 November 2024
1 November 2024

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.