Peran BPOM melekat dalam setiap penelitian bahan obat dan makanan, sesuai dengan peraturan pemerintah.
Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad (tengah) didampingi Kapuskes TNI Mayjen TNI Tugas Ratmono (kanan) dan Wakil Kepala RSPAD Gatot Subroto Mayjen TNI dr. Lukman Maruf (kiri) memberikan pernyataan dalam konferensi pers terkait Vaksin Nusantara, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, 19 April 2021. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso. tempo :
168627462581_
JAKARTA – Sejumlah ahli mengkritik kebijakan pemerintah melucuti kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi riset sel dendritik SARS-CoV-2, yang semula disebut vaksin Nusantara. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, mengatakan BPOM tidak bisa dilepaskan dari upaya pengembangan dan beredarnya obat di Indonesia, baik untuk kepentingan komersial maupun tidak.
"Peran BPOM itu tidak bisa lepas
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.