Pengelolaan PKH oleh Kader Partai Rawan Konflik Kepentingan

JAKARTA – Pegiat antikorupsi menilai partai politik seharusnya tidak terlibat dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH), yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain melanggar aturan, pengelolaan dana bantuan sosial oleh partai politik melanggar kode etik dan rawan menimbulkan konflik kepentingan.

Peneliti Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Gunadi Ridwan, mengatakan pengelolaan bantu...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya