JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi akan menelusuri peran Tin Zuraida, istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrachman, dalam kasus suap dan gratifikasi yang menjerat suaminya. Pelaksana tugas juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri, mengatakan akan menyampaikan kepada publik jika lembaganya menemukan perkembangan dalam penanganan kasus ini.
Ali menjelaskan, Tin Zuraida ikut dibawa ke kantor KPK bersamaan dengan penangkapan Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono. Menurut Ali, tim penyidik membawa Tin ke kantor KPK karena ia kerap mangkir dari pemanggilan. “Penyidik KPK masih mendalami peran dari TZ (Tin Zuraida). Perkembangannya nanti kami sampaikan lebih lanjut, ya,” kata dia, kemarin.
Pada saat penangkapan Nurhadi dan Rezky di Jalan Simprug Golf 17, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin lalu, Tin Zuraida juga berada di tempat itu dan ikut dibawa ke kantor KPK. Ia dibawa ke gedung KPK dalam kapasitas sebagai saksi kasus yang menjerat Nurhadi.
KPK telah menetapkan status tersangka terhadap Nurhadi dan Rezky sejak 16 Desember 2019 karena diduga menerima suap dari PT Multicon Indrajaya Terminal. Nurhadi dan Rezky diduga menerima suap dari PT MIT untuk dua perkara. Pertama, suap untuk memenangkan perkara perdata PT MIT dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) kurang-lebih senilai Rp 14 miliar. Suap kedua diterima Nurhadi atas pengurusan perkara sengketa saham PT MIT sebesar Rp 33,1 miliar. Dengan demikian, akumulasi suap yang diduga diterima kurang-lebih sebesar Rp 46 miliar.
Pada 11 Februari lalu, KPK memasukkan nama Nurhadi dan Rezky ke daftar buron setelah keduanya bolak-balik mangkir dari panggilan penyidik. Upaya jemput paksa tidak membuahkan hasil karena keduanya tak pernah berada di rumah.
Bukan kali ini saja Tin Zuraida berurusan dengan penegak hukum. Pada 2010, misalnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencurigai transaksi di rekening milik Tin. Kala itu, Nurhadi mengakui rekening istrinya pernah ditelisik PPATK. Karena itu, dia mengajak tim kejaksaan ke rumah waletnya di Mojokerto. Baru melihat satu rumah saja, “Mereka bilang cukup,” ujarnya.
Seorang penegak hukum menuturkan, transaksi mencurigakan itu terjadi di dua rekening Tin Zuraida. Sepanjang 2004-2009, rata-rata arus dana di salah satu rekening milik Tin mencapai Rp 1-2 miliar setiap bulan. Nilai ini tak sesuai dengan penghasilannya sebagai aparat sipil negara. Seorang kontraktor juga terdeteksi beberapa kali mentransfer uang Rp 200 juta pada Maret 2007.
Pada 2010-2011, ada belasan kali uang masuk ke rekening Tin Zuraida dengan nilai Rp 500 juta. Nurhadi terdeteksi pernah memindahkan uang Rp 1 miliar ke rekening istrinya itu. Pada 2010-2013, Tin pernah menerima setoran tunai Rp 6 miliar. Pada periode yang sama, seorang sopir Nurhadi pernah menyetor Rp 3 miliar ke rekening di bank swasta itu. Dalam beberapa kesempatan saat diperiksa KPK, Tin Zuraida selalu menutup rapat mulutnya saat dimintai konfirmasi soal transaksi mencurigakan ini.
Mantan Pemimpin KPK, Laode Syarif, mengatakan kasus Nurhadi ini memiliki “jaringan” yang kompleks, sehingga tidak tertutup kemungkinan juga akan menjerat Tin Zuraida jika penyidik mampu mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. “Saya juga ingin sampaikan bahwa kasus ini memiliki aroma tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang kuat, sehingga saya sangat berharap KPK mampu mengembangkan TPPU ini,” kata Laode saat dihubungi, kemarin.
Laode mengatakan, sejak 2016, penyelidikan dan penyidikan kasus ini selalu mengalami kendala lantaran sejumlah saksi kunci tidak hadir dan tak kooperatif. Ia menambahkan, kemudian sejumlah bukti baru didapatkan, sehingga pimpinan KPK jilid IV era ketua Agus Rahardjo berani menetapkan Nurhadi sebagai tersangka sebelum mereka lengser.
Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, mengatakan ada dua hal yang bisa digunakan untuk menjerat Tin Zuraida. Pertama adalah dugaan tindak pidana pencucian uang sebagai pelaku pasif seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Senada dengan Laode, ICW juga meminta agar KPK mengembangkan kasus Nurhadi ke tindak pidana pencucian uang. “Ketika ada bukti uang suap Rp 46 miliar itu berpindah tangan ke Tin Zuraida, bisa dikategorikan TPPU,” ucap dia.
Kedua, kata Kurnia, Tin Zuraida bisa dijerat dugaan menghalang-halangi proses pencarian Nurhadi dan Rezky. Kurnia mengatakan ada fakta Tin Zuraida ikut dibawa KPK dari tempat penangkapan Nurhadi dan Rezky. Artinya, kata dia, selama keduanya menjadi buron, Tin mengetahui keberadaan suami dan menantunya. “KPK harus menjerat pihak-pihak yang membantu pelarian dengan Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang obstruction of justice,” tutur Kurnia.
DIKO OKTARA | MAJALAH TEMPO
Menimbang Jerat untuk Istri Nurhadi
