HONG KONG – Inggris menyatakan tidak akan meninggalkan orang-orang Hong Kong jika Cina memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional. Jika perlu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berjanji memberikan suaka kepada warga Hong Kong.
“Hong Kong menjadi kota yang berhasil karena warganya bebas,” demikian Johnson menulis di koran The Times dan South China Morning Post, kemarin. “Keputusan Cina untuk memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong akan membatasi kebebasan negara itu dan secara dramatis mengikis otonominya.”
Komentar Johnson itu dilontarkan untuk menanggapi rencana Beijing memberlakukan undang-undang keamanan. Amerika juga mengkritik penerapan undang-undang itu dan mengultimatum bahwa Hong Kong tidak berhak atas perlakuan khusus berdasarkan hukum Amerika.
Inggris menyerahkan Hong Kong kepada Cina pada 1997. Sebelum penyerahan itu, Inggris dan Cina menandatangani perjanjian Sino-British Joint Declaration pada 1984 sebagai dasar penyerahan Hong Kong kepada Beijing. Penyerahan ini disertai persetujuan, yakni konstitusi mini Hukum Dasar atau Basic Law serta prinsip bertajuk “satu negara, dua sistem”. Aturan tersebut melindungi sejumlah kebebasan yang hanya dapat dinikmati warga Hong Kong, seperti kebebasan berkumpul dan berpendapat, sistem pengadilan independen, dan beberapa hak demokrasi lainnya.
Parlemen Cina pada akhir bulan lalu menyetujui Rancangan Undang-Undang Keamanan di Hong Kong. Cina menyatakan undang-undang itu disetujui untuk mengatasi adanya upaya pemisahan diri, subversi, terorisme, dan campur tangan asing di Hong Kong. Penerapan undang-undang itu tengah disiapkan parlemen Hong Kong, yang setidaknya diberlakukan pada September mendatang.
Menurut Johnson, jika Tiongkok berhasil membenarkan ketakutan mereka dengan undang-undang itu, Inggris tidak dapat meninggalkan Hong Kong dan pergi begitu saja. Johnson menegaskan janji Inggris bahwa pemegang paspor British National Overseas (BNO) atau Britania Raya di Hong Kong bisa memiliki jalan menuju kewarganegaraan Inggris. Kepemilikan paspor itu memungkinkan mereka menetap di Inggris. “Ada sekitar 350 ribu pemegang paspor BNO di Hong Kong dan 2,5 juta orang lainnya memenuhi syarat untuk itu,” ujar Johnson.
Bukan kali ini saja Cina mengusulkan rancangan undang-undang terhadap kota pusat keuangan internasional itu. RUU Ekstradisi—yang memungkinkan tersangka dibawa untuk diadili di Cina—pada tahun lalu disikapi warga Hong Kong dengan aksi demo selama hampir enam bulan. Aksi itu kerap berakhir dengan kerusuhan. “Banyak orang di Hong Kong takut hidup mereka menjadi seperti yang akan diterapkan Cina, berada di bawah ancaman,” kata Johnson.
Berbicara di hadapan House of Commons atau majelis rendah, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan telah menghubungi Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Kanada tentang rencana darurat jika undang-undang itu menciptakan gelombang besar warga Hong Kong yang ingin hengkang. “Ada kemungkinan pembagian beban jika kami melihat eksodus dari Hong Kong,” kata Raab kepada anggota parlemen.
Sebuah survei terhadap bisnis Amerika mengungkapkan adanya kekhawatiran mendalam ihwal masa depan operasi mereka di Hong Kong. Sebanyak 30 persen responden menyatakan “cukup prihatin” dan 53,3 persen menyatakan “sangat khawatir” akan hal itu. Survei yang dilakukan pada 1-2 Juni lalu oleh Kamar Dagang Amerika (Amcham) itu mendapat tanggapan 180 anggotanya atau 15 persen dari keseluruhan anggota.
Menanggapi hal itu, Cina mengatakan keputusan mengenai keamanan nasional di Hong Kong adalah urusan internal. “Pernyataan dan tuduhan Inggris yang tidak bertanggung jawab telah mencampuri urusan dalam negeri Cina, termasuk urusan Hong Kong,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian. “Kami menyarankan agar Inggris mundur.”
Di bawah pemerintahan Inggris, reformasi demokratis tidak diperkenalkan sampai Chris Patten menjabat gubernur pada 1990-an. Namun Hong Kong menikmati liberalisme politik dengan kebebasan berekspresi, aturan hukum, dan sistem keadilan yang tidak memihak.
REUTERS | FRANCE24.COM | SUKMA LOPPIES
Inggris Tawarkan Suaka bagi Hong Kong
