maaf email atau password anda salah


Para Pakar Hukum Menolak Rencana Menghidupkan GBHN

GBHN diduga menjadi pintu masuk MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara.

arsip tempo : 172181535762.

Rapat paripurna masa persidangan V tahun sidang 2018-2019 di Senayan, Jakarta, 25 Juli lalu. . tempo : 172181535762.

JAKARTA - Para pakar hukum dan kelompok sipil menolak rencana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang ingin menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) lewat amendemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan amendemen terbatas ini berpotensi melebar ke sejumlah pasal, termasuk mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

"Amendemen itu menempatkan kekua

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 24 Juli 2024

  • 23 Juli 2024

  • 22 Juli 2024

  • 21 Juli 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan