JAKARTA - Analis politik mengingatkan Badan Intelijen Negara supaya tidak masuk terlalu jauh ke ranah politik praktis. Imbauan ini disampaikan mengingat adanya indikasi kedekatan lembaga telik sandi itu dengan partai politik tertentu. "Rumor ihwal ketidaknetralan BIN merupakan catatan penting yang dapat menjadi masalah bagi kualitas pemilu dan konsolidasi demokrasi," kata Direktur Riset Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Wijayanto, kepada Tempo, kemarin.
Wijayanto menjelaskan, BIN adalah lembaga yang memiliki kewenangan dalam prinsip kerahasiaan. Adapun demokrasi mengandalkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Dengan perbedaan tersebut, kata dia, BIN tidak boleh terlalu jauh masuk ke ranah politik. "BIN hanya boleh memberikan rekomendasi kepada presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, tapi bukan sebagai politikus," kata dia dalam materi hak koreksi atas pemberitaan di Koran Tempo edisi Rabu, 14 Agustus 2019, yang berjudul "Aktivitas Budi Gunawan dalam Politik Dikritik".
Dia juga berpendapat, upaya Kepala BIN Budi Gunawan mempertemukan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri patut diapresiasi dalam konteks meredakan ketegangan seusai pemilihan umum.
Namun, demi menyelamatkan demokrasi, Wijayanto meminta Jokowi tidak membiarkan BIN terlibat dalam ranah politik terlalu jauh, atau malah dengan sengaja menariknya dalam pusaran politik. Di sini, kata dia, karakter kenegarawanan Jokowi diuji. "Presiden harus mengingat kutipan terkenal dari Manuel L. Quezon yang berbunyi, My loyalty to party ends when my loyalty to my country begins."
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menyatakan masalah keterlibatan BIN dalam politik praktis masih menjadi teka-teki. Begitu pula dengan kabar yang menyebut keterlibatan Budi Gunawan dalam penjaringan menteri dari PDIP. "Ya, inilah potret politik kita saat ini, yang sukar dijelaskan dengan kerangka normatif ilmiah, suka-suka partai politik mau melakukan apa saja," ujar dia.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Hamka Haq, menyebutkan Budi Gunawan berperan menelusuri rekam jejak calon menteri yang bakal diusulkan partainya. Kata dia, PDIP memanfaatkan informasi dari BIN demi menyesuaikan kandidat menteri dengan syarat yang diminta Presiden Jokowi. "Bisa saja BG (Budi Gunawan) membantu. Artinya dimintai bantuan. Keputusan ada di tangan ketua umum," ucapnya.
Hamka mengungkapkan, partainya juga meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menelusuri jejak kasus setiap calon menteri. Sedangkan BIN diminta menelusuri ideologi yang dianut masing-masing kandidat. Menurut dia, nantinya pengusulan dan penunjukan calon menteri dari PDIP merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDIP dan Presiden.
Sejumlah sumber Tempo di lingkaran PDIP menuturkan Budi merupakan salah seorang anggota tim penjaringan menteri kabinet dari PDIP. Mereka yang masuk tim itu antara lain Megawati, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketua DPP PDIP Muhammad Prananda Prabowo, Budi Gunawan, dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Juru bicara Badan Intelijen Negara, Wawan Hari Purwanto, membantah pihaknya terlibat dalam penyusunan kabinet Presiden Jokowi. Menurut dia, penyusunan kabinet adalah bagian dari hak prerogatif presiden. Sementara itu, Budi Gunawan belum bersedia menjawab permintaan konfirmasi yang dilayangkan Tempo sejak pekan lalu melalui panggilan telepon, pesan instan, dan surat.
ARKHELAUS WISNU | AVIT HIDAYAT
