maaf email atau password anda salah


Kejanggalan Bengkaknya Tunjangan Perumahan

Kelompok masyarakat sipil mengkritik keputusan Pemprov dan DPRD DKI menambah jumlah tunjangan perumahan anggota legislatif di tengah situasi pandemi. Pemprov dan DKI justru berniat membuat pergub untuk menjadi payung hukum.

arsip tempo : 171420641065.

Penyemprotan disinfektan ruang kerja di Gedung DPRD DKI Jakarta, Juli 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat. tempo : 171420641065.

JAKARTA – Rencana Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menaikkan anggaran tunjangan perumahan anggota legislatif Ibu Kota menuai kritik. Masyarakat sipil meminta keduanya membatalkan keputusan yang sudah tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 itu.

Direktur Eksekutif Indonesia Budget Centre, Roy Salam, menilai semua anggota DPRD DKI memilik

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 27 April 2024

  • 26 April 2024

  • 25 April 2024

  • 24 April 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan