Peremajaan Sawit Rakyat Kunci Peningkatan Produktivitas Kebun

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengungkapkan sejak tahun 2016 hingga Mei 2021, BPDPKS sudah menyalurkan sekitar Rp 6,01 triliun untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Anggaran itu digunakan untuk mendanai peremajaan kebun kelapa sawit seluas 222.948 hektar pada 21 provinsi di Indonesia.

Plh. Direktur Perhimpunan Dana PSR BPDPKS, Kabul Wijayanto, mengatakan, selain menggelontorkan dana, pihaknya juga melakukan penilaian pelaksanaan PSR tersebut. Sehingga permasalahan terkait di lapangan dapat diselesaikan bersama-sama. “Ini adalah kerja bersama. Tidak bisa dilakukan sendiri. Melibatkan  seluruh pemangku kepentingan agar bisa berhasil,” ujarnya dalam Dialog Industri bertema sawit yang diselenggarakan Tempo Media bertajuk ‘PSR dan Peningkatan Industri Sawit Nasional', Rabu, 30 Juni 2021.

Dalam diskusi tersebut, hadir juga Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Raden Pardede, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud, Direktur Tanaman Tahunan & Penyegar Kementerian Pertanian Heru Tri Widarto, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, Kepala Dinas Perkebunan Sumatra Utara Lies Handayani Siregar, dan Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono, serta dimoderatori Redaktur Tempo Ali Nur Yasin.

Kabul Wijayanto mengatakan, program PSR merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat sekaligus keberlanjutan dari industri nasional. Selain itu, program ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani sawit.

“Memberikan satu multiplier effect kepada daerah-daerah sentra penghasil sawit. Jadi yang menikmati ini juga para keluarga petani dan masyarakat sekitarnya,” ujarnya.

Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Kementerian Pertanian Heru Tri Widarto mengatakan keberadaaan kebun sawit rakyat sekitar 42 persen dari 16,381 juta hektare. Sedangkan dari sisi produktivitas mencapai 2-3 ton CPO per hektar/tahun. “PR Kami dan kementerian terkait meningkatkan produktivitas PSR, diantaranya peremajaan sawit rakyat, baik oleh BPDPKS dan lembaga terkait,” ujarnya.

Sejak tahun 2017, kata dia, program PSR sudah melaksanakan 233.314 hektar dengan dana yang sudah ditransfer oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sebesar Rp 5,9 triliun. “Upaya sudah dilakukan lewat simplifikasi persyaratan. Dari 14 syarat menjadi 8 dan sekarang tinggal 2. Tapi masih banyak kendala salah satunya legalitas lahan,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Raden Pardede mengungkapkan Pemerintah telah menargetkan akan meremajakan sawit rakyat dengan luas 180 ribu hektare pada 2021. Dalam perjalanannya, targetnya akan terus meningkat setiap tahunnya. " Tujuannya agar kelapa sawit hasilkan kurang dari 3-4 ton karena umur bisa dinaikkan lagi," ujarnya dalam diskusi tersebut.

Bupati Musi Banyuasin Dodi Alex Noerdin menilai program PSR berdampak sangat positif terhadap perekonomian daerah. “Peremajaan Sawit Rakyat itu 15.446 hektar. Yang mana kloter pertama 4.446 hektar itu sudah panen. Dengan produktifitas tinggi, kualitas yang sangat bagus. Terbukti KUD-KUD (Koperasi Unit Daerah) kami yang sudah mendapat PSR sudah bersiap mendirikan pabrik kelapa sawit rakyat. Mereka punya uang ratusan miliar dari KUD tersebut,” tuturnya.