Raperda Kota Religius Depok Dinilai Salahi Aturan

DEPOK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menyetujui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Kota Religius (PKR). Raperda yang sebelumnya ditolak masuk dalam Program Pembuatan Peraturan Daerah (Propemperda) 2020 tersebut justru saat ini telah dimasukkan dalam Propemperda 2021 melalui rapat paripurna, Senin lalu.  

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kota Depok Ikravany Hilma

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya