Peneliti Indonesia Corruption Watch
Konten
Rekonstruksi Komisi Pemberantasan Korupsi
Membiarkan KPK kembali porak-poranda bukanlah pilihan yang bijak.
Opini Edisi : Kamis, 6 Juni 2024
Menyoal Kepatuhan LHKPN Anggota DPR
Tingkat kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara anggota DPR masih rendah. Tak ada sanksi tegas.
Opini Edisi : Rabu, 17 April 2024
Fatamorgana Integritas KPK
Kredibilitas KPK terus tergerus oleh kelakuan para petinggi dan pegawainya. Saatnya meminta pertanggungjawaban Presiden.
Opini Edisi : Senin, 26 Februari 2024
Palu Etik untuk Firli
Dewan Pengawas KPK menyatakan Firli Bahuri melanggar etik. Apa saja manuver Firli? Apa dampaknya?
Opini Edisi : Jumat, 29 Desember 2023
Sayonara Firli Bahuri
Proses hukum terhadap Firli akhirnya menjadi satu-satunya cara memaksa pensiunan polisi ini segera meninggalkan gedung KPK.
Opini Edisi : Selasa, 28 November 2023
Ambang Jurang Firli
Penyidikan Polda Metro Jaya terhadap Ketua KPK Firli Bahuri semakin terang. Kepolisian harus mengungkap kasus ini sampai tuntas.
Opini Edisi : Senin, 30 Oktober 2023
Mantan Terpidana Korupsi dan Integritas Pemilu
KPU seharusnya tidak mempermudah mantan narapidana korupsi menjadi calon legislator.
Opini Edisi : Rabu, 4 Oktober 2023
Kado Remisi Kemerdekaan untuk Koruptor
Narapidana korupsi kini mudah mendapat remisi atau pengurangan hukuman. Mengapa hal ini bisa terjadi?
Opini Edisi : Rabu, 23 Agustus 2023
Utak-atik Integritas Pemilu
KPU menghapus kewajiban laporan dana kampanye untuk Pemilu 2024. Mengapa ini terjadi? Siapa yang akan diuntungkan?
Opini Edisi : Rabu, 21 Juni 2023
Urgensi dan Tantangan RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset perlu segera disahkan DPR untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Bergantung pada Presiden Jokowi.
Opini Edisi : Selasa, 16 Mei 2023
Firli Bahuri dan Intrik Politik di KPK
Firli Bahuri kembali bikin heboh setelah memulangkan Endar Priantoro ke kepolisian. Berkaitan dengan politik kasus Formula E.
Opini Edisi : Senin, 10 April 2023
Rafael dan Urgensi Pembenahan Aturan LHKPN
Dokumen LHKPN Rafael mencurigakan, tapi tidak ditindaklanjuti. Perlu pembenahan untuk memeriksa ketidakwajaran laporan.
Opini Edisi : Senin, 27 Februari 2023
Jalan Mundur Pemberantasan Korupsi
Skor indeks persepsi korupsi Indonesia turun menjadi 34. Pemerintahan Jokowi menggembosi upaya pemberantasan korupsi.