Alumnus Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Bergabung dengan Tempo sejak 2018. Anggota Aliansi Jurnalis Independen ini meliput isu hukum, politik nasional, dan internasional
Konten
Kilas Balik Polemik Tim Transisi Jokowi
Tim Transisi yang dibentuk Joko Widodo dalam pilpres 2014 tidak berjalan mulus. Bagaimana cerita manuver Tim Transisi Jokowi?
Nasional Edisi : Selasa, 4 Juni 2024
Siasat Prabowo Mempercepat Transisi
Prabowo Subianto membentuk tim untuk menyelaraskan RAPBN 2025 dengan programnya. Berharap efektif bekerja setelah dilantik.
Nasional Edisi : Selasa, 4 Juni 2024
Revisi UU Kepolisian Berlanjut di Tengah Kontroversi
DPR segera membahas revisi ketiga UU Kepolisian. Semua fraksi menyetujui perpanjangan batas usia pensiun perwira polisi.
Nasional Edisi : Jumat, 31 Mei 2024
Agenda Menjadikan Polri Lembaga Superbody
Materi revisi UU Polri hendak menjadikan kepolisian lembaga superbody. Wewenang Polri ditambah. Mengancam kebebasan berpendapat.
Nasional Edisi : Jumat, 31 Mei 2024
Menakar Bukti Kasus Kekerasan Seksual Ketua KPU
Pembuktian kasus kekerasan seksual sulit dilakukan. Sudah ada UU TPKS, tapi aparat masih berpikir pola lama.
Nasional Edisi : Sabtu, 25 Mei 2024
Lagi, Kasus Asusila Menjerat Ketua KPU
DKPP memeriksa laporan dugaan asusila terhadap Ketua KPU Hasyim As'yari. Mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap KPU.
Nasional Edisi : Sabtu, 25 Mei 2024
Cerita Ketika Kejaksaan Agung Dipimpin Orang Partai Politik
Kalangan pegiat mendesak Jaksa Agung di pemerintahan kabinet Prabowo Subianto bukan dari partai. Mengapa?
Nasional Edisi : Kamis, 23 Mei 2024
Mudarat Jaksa Agung dari Partai Politik
Posisi Jaksa Agung dalam kabinet Prabowo jadi rebutan. Lebih besar mudarat Jaksa Agung dari partai dibanding pejabat karier.
Nasional Edisi : Kamis, 23 Mei 2024
Siapa Pansel KPK Pilihan Jokowi?
Ada 9 nama calon pansel KPK di meja Presiden Jokowi. Pemerintah tetap menerima usulan nama calon pansel hingga pekan depan.
Nasional Edisi : Sabtu, 18 Mei 2024
Kenapa Pansel Calon Pimpinan KPK Harus Berintegritas
Berbagai kalangan mendesak Presiden memilih pansel KPK yang berintegritas. Agar pimpinan KPK terpilih bukan yang bermasalah.
Nasional Edisi : Sabtu, 18 Mei 2024
Bagaimana Formasi Kabinet Besar Bikin Tekor Anggaran Negara
DPR merevisi Undang-Undang Kementerian Negara yang mengubah formasi kabinet. Makin banyak lembaga, makin besar anggaran.
Nasional Edisi : Jumat, 17 Mei 2024
Kebebasan Pers Memburuk di Ujung Pemerintahan Jokowi
Kebebasan pers di ujung pemerintahan Jokowi memburuk. Teranyar, revisi UU Penyiaran mengancam keberadaan jurnalisme investigasi.
Nasional Edisi : Selasa, 14 Mei 2024
Pasang-Surut Kebebasan Pers Indonesia
Angka tertinggi kebebasan pers di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono lebih tinggi dibanding era pemerintahan Jokowi.
Nasional Edisi : Selasa, 14 Mei 2024
Mengapa Jurnalisme Investigasi Penting bagi Publik
Jurnalisme investigasi tak ubahnya laporan masyarakat. Melarang tayangan seperti itu adalah salah kaprah.
Nasional Edisi : Senin, 13 Mei 2024
Revisi UU Penyiaran yang Mengancam Kebebasan Pers
Revisi Undang-Undang Penyiaran menuai kritik. Sorotan utamanya adalah soal larangan tayangan eksklusif jurnalistik investigasi.
Nasional Edisi : Senin, 13 Mei 2024
Seberapa Kuat Oposisi Tak Tergiur Jatah di Kabinet Prabowo
PDIP disebut tidak tertarik dengan janji jatah menteri di kabinet Prabowo. Kepastian sikap PDIP ditentukan dalam Rakernas.
Nasional Edisi : Kamis, 9 Mei 2024
Mengapa Ganjar Memilih Oposisi Setelah Kalah Pilpres 2024
Ganjar Pranowo menyatakan oposisi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Sikap pribadi yang jadi sikap partai?
Nasional Edisi : Kamis, 9 Mei 2024
Mengapa Calon Independen Sulit Maju Pilkada
Peluang calon independen berlaga dalam pilkada disangsikan karena sejumlah tantangan. Apa saja tantangan tersebut?
Nasional Edisi : Senin, 6 Mei 2024
Menakar Wajah Lawas di Pilkada Jakarta
Partai politik mulai bersiap menggadang-gadang sejumlah nama calon pemimpin daerah. Ahok dan Anies kembali berlaga di pilkada?
Nasional Edisi : Senin, 6 Mei 2024
Menakar Konsekuensi Gugatan PTUN terhadap Penetapan Pilpres
Sejumlah kalangan pesimistis PTUN mengabulkan gugatan PDIP. Keputusan KPU dalam sengketa pilpres mengacu Mahkamah Konstitusi.