Konten
![Ridwan Kamil mengendarai motor vespa klasik saat meninggalkan kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 18 Januari 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis](https://images-tm.tempo.co/all/2024/06/28/864207/864207_400.jpg)
Bagaimana Peluang Ridwan Kamil Setelah Koalisi Perubahan Pecah Kongsi
Peluang Ridwan Kamil menguat jika Anies Baswedan gagal memperoleh tiket bertarung di Jakarta. Keputusan ada di para ketua umum partai koalisi.
Nasional Edisi : Sabtu, 29 Juni 2024
![Presiden PKS Ahmad Syaikhu (kanan) bersama Anies Baswedan di Kantor DPP PKS, Jakarta, 12 September 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis](https://images-tm.tempo.co/all/2024/06/28/864234/864234_400.jpg)
Jalan Terjal Anies Baswedan di Pilkada Jakarta
Keputusan PKS mengusung Anies Baswedan-Sohibul Iman dinilai terburu-buru. Memunculkan poros baru koalisi di pilkada Jakarta.
Nasional Edisi : Sabtu, 29 Juni 2024
![Pelayanan imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Barat telah pulih pascagangguan pada Pusat Data Nasional (PDN) di Jakarta, 24 Juni 2024. ANTARA/Aprillio Akbar](https://images-tm.tempo.co/all/2024/06/26/864040/864040_400.jpg)
Rapuhnya Pertahanan Daring Nasional
Peretasan berulang data negara menunjukkan lemahnya pengawasan dan mitigasi pemerintah. Dibutuhkan reformasi di tubuh BSSN.
Nasional Edisi : Kamis, 27 Juni 2024
![Pelayanan imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Barat telah pulih pascagangguan pada Pusat Data Nasional (PDN) di Jakarta, 24 Juni 2024. ANTARA/Aprillio Akbar](https://images-tm.tempo.co/all/2024/06/26/864037/864037_400.jpg)
Tertatih Pulihkan Data Nasional
Sekalipun berupaya memulihkan data nasional yang diretas, pemerintah tetap tak bisa sepenuhnya mengembalikan data yang sudah terkena ransomware. Sejumlah layanan publik masih terganggu.
Nasional Edisi : Kamis, 27 Juni 2024
![Data Center Telkom. Dok. Telkom](https://images-tm.tempo.co/all/2024/06/23/863892/863892_400.jpg)
Efek Domino Bobolnya Pusat Data
Pusat Data Nasional mengalami gangguan yang diduga merupakan serangan peretas. Pemerintah berjibaku melakukan pemulihan.
Nasional Edisi : Senin, 24 Juni 2024
![Jamaah calon haji mengikuti upacara pelepasan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 21 Mei 2024. ANTARA/Prasetia Fauzani](https://images-tm.tempo.co/all/2024/06/19/863522/863522_400.jpg)
Bagaimana Patgulipat Kuota Haji Bisa Terjadi
DPR menyoroti perubahan kuota haji 2024 secara sepihak oleh pemerintah. Segera dibentuk panitia khusus.
Nasional Edisi : Kamis, 20 Juni 2024
![Refleksi di cermin sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna DPR ke-18 Masa Persidangan V berkenaan dengan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang diajukan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menjadi RUU usul inisiatif DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, 28 Mei 2024. ANTARA/Aditya Pradana Putra](https://images-tm.tempo.co/all/2024/06/11/863025/863025_400.jpg)
Menanti DIM Revisi Undang-undang
TNI mengusulkan sejumlah UU untuk dimasukkan ke DIM. DPR menunggu DIM revisi UU TNI, UU Polri, dan UU Kementerian Negara.
Nasional Edisi : Rabu, 12 Juni 2024
![Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kanan) menerima berkas pandangan Fraksi dalam Rapat Paripurna DPR ke-18 Masa Persidangan V dengan agenda tiga revisi undang-undang tentang Kementerian Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia di kompleks Parlemen, Jakarta, 28 Mei 2024. ANTARA/Aditya Pradana Putra](https://images-tm.tempo.co/all/2024/06/11/863029/863029_400.jpg)
Salah Sasaran Revisi Undang-undang
Revisi berbagai UU di DPR tidak mendesak dilakukan. Materi revisi diduga untuk kepentingan individu ataupun elite politik.
Nasional Edisi : Rabu, 12 Juni 2024
![Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kiri) melihat Presiden Jokowi saat akan menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2022 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, 16 Agustus 2022. BPMI Setpres/Laily Rachev](https://images-tm.tempo.co/all/2024/06/09/862872/862872_400.jpg)
Alarm Mudarat Amendemen UUD 1945
MPR berencana mengamendemen UUD 1945. Ditolak sejumlah partai karena dinilai tak ada urgensinya.
Nasional Edisi : Senin, 10 Juni 2024
![Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar Aksi Kamisan menyoal pelanggaran HAM berat di seberang Istana Negara, Jakarta, 16 Mei 2024. TEMPO/Subekti.](https://images-tm.tempo.co/all/2024/06/07/862702/862702_400.jpg)
Setengah Hati Pelurusan Sejarah Kasus HAM
Setahun berlalu, 11 rekomendasi Tim PPHAM, termasuk pelurusan sejarah kasus HAM, seakan-akan jalan di tempat.
Nasional Edisi : Sabtu, 8 Juni 2024
![Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (kiri) bersalaman dengan simpatisan usai mengikuti puncak perayaan HUT ke-9 PSI di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, 9 Desember 2023. ANTARA/Makna Zaezar](https://images-tm.tempo.co/all/2024/06/04/862511/862511_400.jpg)
Seberapa Besar Soliditas Koalisi Pilpres di Kontestasi Pilkada
Koalisi partai saat pemilihan presiden berupaya solid mengusung calon dalam kontestasi pilkada. PDIP bersikap realistis.
Nasional Edisi : Rabu, 5 Juni 2024
![Kader PDI Perjuangan berjalan di depan instalasi banteng pada hari kedua pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, 25 Mei 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat](https://images-tm.tempo.co/all/2024/06/04/862516/862516_400.jpg)
Menakar Perlawanan Partai Banteng di Pilkada
Rencana koalisi PDIP dengan PKS di pilkada Jakarta mulai dijajaki. Siapa calon yang diusung?
Nasional Edisi : Rabu, 5 Juni 2024
![Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) memberikan keterangan dalam konferensi pers soal penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Kantor KemenPAN-RB, Jakarta, 26 Mei 2024. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso](https://images-tm.tempo.co/all/2024/05/29/862072/862072_400.jpg)
Menakar Digitalisasi Layanan Publik dengan Negeri Jiran
Peluncuran GovTech diharapkan memberikan layanan secara maksimal bagi publik. Disebut masih tertinggal dari negeri jiran.
Nasional Edisi : Kamis, 30 Mei 2024
![Suasana kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia di Istana Negara, Jakarta, 27 Mei 2024. TEMPO/Subekti](https://images-tm.tempo.co/all/2024/05/29/862077/862077_400.jpg)
Risiko Satu Data Layanan Publik
GovTech atau layanan publik terpadu secara digital tak selamanya menguntungkan. Ada risiko kebocoran data pribadi masyarakat.
Nasional Edisi : Kamis, 30 Mei 2024
![Seseorang melintas di depan papan yang memuat logo platform media sosial di Jakarta, Oktober 2017. REUTERS/Beawiharta](https://images-tm.tempo.co/all/2024/05/26/861907/861907_400.jpg)
Bahaya Pembentukan Dewan Media Sosial
Dewan media sosial yang tak independen akan menjadi alat membungkam kebebasan berpendapat. Lembaga ini tak diatur di UU.
Nasional Edisi : Senin, 27 Mei 2024
![Ilustrasi sejumlah media sosial. TEMPO/Jati Mahatmaji](https://images-tm.tempo.co/all/2024/05/26/861911/861911_400.jpg)
Di Balik Agenda Pembentukan Dewan Media Sosial
Pemerintah akan membentuk dewan media sosial sebagai mediator sengketa di ruang digital. Pernah ditolak masuk UU ITE.
Nasional Edisi : Senin, 27 Mei 2024
![Warga melintas di dekat bilik suara khusus Pilkada di TPS 02, Desa Pananjung, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, 2020. ANTARA/Adeng Bustomi](https://images-tm.tempo.co/all/2024/04/17/859055/859055_400.jpg)
Seberapa Besar Peluang Inkumben Diusung Berlaga di Pilkada 2024
Inkumben masih menjadi alternatif partai untuk diusung kembali dalam pilkada 2024. Bagaimana peluang mereka?
Nasional Edisi : Jumat, 24 Mei 2024
![Suasana uji publik rancangan peraturan KPU tentang penyusunan daftar pemilih Pilkada serentak di Gedung KPU, Jakarta, 23 April 2024. ANTARA/Reno Esnir](https://images-tm.tempo.co/all/2024/05/10/860766/860766_400.jpg)
Bagaimana Persiapan Berlaga di Kontestasi Pilkada
Pilkada serentak digelar pada November mendatang. Inkumben tetap menjadi alternatif yang diusung partai.
Nasional Edisi : Jumat, 24 Mei 2024
![Sejumlah anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR mengikuti rapat pleno untuk mengambil keputusan atas hasil sejumlah penyusunan Rancangan Undang-Undang di kompleks Parlemen, Jakarta, 16 Mei 2024. ANTARA/Galih Pradipta](https://images-tm.tempo.co/all/2024/05/20/861459/861459_400.jpg)
Perlunya Undang-Undang Hasil Revisi Digugat ke MK
Koalisi masyarakat sipil dan akademikus bersiap menggugat undang-undang hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi.
Nasional Edisi : Selasa, 21 Mei 2024
![Unjuk rasa wartawan menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran di depan Gedung Balai Kota Malang, Malang, Jawa Timur, 17 Mei 2024. ANTARA/Irfan Sumanjaya](https://images-tm.tempo.co/all/2024/05/20/861464/861464_400.jpg)
Mengapa DPR Merevisi Undang-Undang Strategis Menjelang Purnatugas
DPR merevisi undang-undang yang tidak memiliki urgensi untuk diamendemen. Dinilai abai karena tidak melibatkan masyarakat.