Konten
![Pelayanan imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Barat telah pulih pascagangguan pada Pusat Data Nasional (PDN) di Jakarta, 24 Juni 2024. ANTARA/Aprillio Akbar](https://images-tm.tempo.co/all/2024/06/26/864040/864040_400.jpg)
Rapuhnya Pertahanan Daring Nasional
Peretasan berulang data negara menunjukkan lemahnya pengawasan dan mitigasi pemerintah. Dibutuhkan reformasi di tubuh BSSN.
Nasional Edisi : Kamis, 27 Juni 2024
![Pelayanan imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Barat telah pulih pascagangguan pada Pusat Data Nasional (PDN) di Jakarta, 24 Juni 2024. ANTARA/Aprillio Akbar](https://images-tm.tempo.co/all/2024/06/26/864037/864037_400.jpg)
Tertatih Pulihkan Data Nasional
Sekalipun berupaya memulihkan data nasional yang diretas, pemerintah tetap tak bisa sepenuhnya mengembalikan data yang sudah terkena ransomware. Sejumlah layanan publik masih terganggu.
Nasional Edisi : Kamis, 27 Juni 2024
![Data Center Telkom. Dok. Telkom](https://images-tm.tempo.co/all/2024/06/23/863892/863892_400.jpg)
Efek Domino Bobolnya Pusat Data
Pusat Data Nasional mengalami gangguan yang diduga merupakan serangan peretas. Pemerintah berjibaku melakukan pemulihan.
Nasional Edisi : Senin, 24 Juni 2024
![Jamaah calon haji mengikuti upacara pelepasan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 21 Mei 2024. ANTARA/Prasetia Fauzani](https://images-tm.tempo.co/all/2024/06/19/863522/863522_400.jpg)
Bagaimana Patgulipat Kuota Haji Bisa Terjadi
DPR menyoroti perubahan kuota haji 2024 secara sepihak oleh pemerintah. Segera dibentuk panitia khusus.
Nasional Edisi : Kamis, 20 Juni 2024
![Refleksi di cermin sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna DPR ke-18 Masa Persidangan V berkenaan dengan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang diajukan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menjadi RUU usul inisiatif DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, 28 Mei 2024. ANTARA/Aditya Pradana Putra](https://images-tm.tempo.co/all/2024/06/11/863025/863025_400.jpg)
Menanti DIM Revisi Undang-undang
TNI mengusulkan sejumlah UU untuk dimasukkan ke DIM. DPR menunggu DIM revisi UU TNI, UU Polri, dan UU Kementerian Negara.
Nasional Edisi : Rabu, 12 Juni 2024
![Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kanan) menerima berkas pandangan Fraksi dalam Rapat Paripurna DPR ke-18 Masa Persidangan V dengan agenda tiga revisi undang-undang tentang Kementerian Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia di kompleks Parlemen, Jakarta, 28 Mei 2024. ANTARA/Aditya Pradana Putra](https://images-tm.tempo.co/all/2024/06/11/863029/863029_400.jpg)
Salah Sasaran Revisi Undang-undang
Revisi berbagai UU di DPR tidak mendesak dilakukan. Materi revisi diduga untuk kepentingan individu ataupun elite politik.
Nasional Edisi : Rabu, 12 Juni 2024
![Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kiri) melihat Presiden Jokowi saat akan menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2022 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, 16 Agustus 2022. BPMI Setpres/Laily Rachev](https://images-tm.tempo.co/all/2024/06/09/862872/862872_400.jpg)
Alarm Mudarat Amendemen UUD 1945
MPR berencana mengamendemen UUD 1945. Ditolak sejumlah partai karena dinilai tak ada urgensinya.
Nasional Edisi : Senin, 10 Juni 2024
![Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar Aksi Kamisan menyoal pelanggaran HAM berat di seberang Istana Negara, Jakarta, 16 Mei 2024. TEMPO/Subekti.](https://images-tm.tempo.co/all/2024/06/07/862702/862702_400.jpg)
Setengah Hati Pelurusan Sejarah Kasus HAM
Setahun berlalu, 11 rekomendasi Tim PPHAM, termasuk pelurusan sejarah kasus HAM, seakan-akan jalan di tempat.
Nasional Edisi : Sabtu, 8 Juni 2024
![Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (kiri) bersalaman dengan simpatisan usai mengikuti puncak perayaan HUT ke-9 PSI di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, 9 Desember 2023. ANTARA/Makna Zaezar](https://images-tm.tempo.co/all/2024/06/04/862511/862511_400.jpg)
Seberapa Besar Soliditas Koalisi Pilpres di Kontestasi Pilkada
Koalisi partai saat pemilihan presiden berupaya solid mengusung calon dalam kontestasi pilkada. PDIP bersikap realistis.
Nasional Edisi : Rabu, 5 Juni 2024
![Kader PDI Perjuangan berjalan di depan instalasi banteng pada hari kedua pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, 25 Mei 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat](https://images-tm.tempo.co/all/2024/06/04/862516/862516_400.jpg)
Menakar Perlawanan Partai Banteng di Pilkada
Rencana koalisi PDIP dengan PKS di pilkada Jakarta mulai dijajaki. Siapa calon yang diusung?
Nasional Edisi : Rabu, 5 Juni 2024
![Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) memberikan keterangan dalam konferensi pers soal penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia di Kantor KemenPAN-RB, Jakarta, 26 Mei 2024. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso](https://images-tm.tempo.co/all/2024/05/29/862072/862072_400.jpg)
Menakar Digitalisasi Layanan Publik dengan Negeri Jiran
Peluncuran GovTech diharapkan memberikan layanan secara maksimal bagi publik. Disebut masih tertinggal dari negeri jiran.
Nasional Edisi : Kamis, 30 Mei 2024
![Suasana kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia di Istana Negara, Jakarta, 27 Mei 2024. TEMPO/Subekti](https://images-tm.tempo.co/all/2024/05/29/862077/862077_400.jpg)
Risiko Satu Data Layanan Publik
GovTech atau layanan publik terpadu secara digital tak selamanya menguntungkan. Ada risiko kebocoran data pribadi masyarakat.
Nasional Edisi : Kamis, 30 Mei 2024
![Seseorang melintas di depan papan yang memuat logo platform media sosial di Jakarta, Oktober 2017. REUTERS/Beawiharta](https://images-tm.tempo.co/all/2024/05/26/861907/861907_400.jpg)
Bahaya Pembentukan Dewan Media Sosial
Dewan media sosial yang tak independen akan menjadi alat membungkam kebebasan berpendapat. Lembaga ini tak diatur di UU.
Nasional Edisi : Senin, 27 Mei 2024
![Ilustrasi sejumlah media sosial. TEMPO/Jati Mahatmaji](https://images-tm.tempo.co/all/2024/05/26/861911/861911_400.jpg)
Di Balik Agenda Pembentukan Dewan Media Sosial
Pemerintah akan membentuk dewan media sosial sebagai mediator sengketa di ruang digital. Pernah ditolak masuk UU ITE.
Nasional Edisi : Senin, 27 Mei 2024
![Warga melintas di dekat bilik suara khusus Pilkada di TPS 02, Desa Pananjung, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, 2020. ANTARA/Adeng Bustomi](https://images-tm.tempo.co/all/2024/04/17/859055/859055_400.jpg)
Seberapa Besar Peluang Inkumben Diusung Berlaga di Pilkada 2024
Inkumben masih menjadi alternatif partai untuk diusung kembali dalam pilkada 2024. Bagaimana peluang mereka?
Nasional Edisi : Jumat, 24 Mei 2024
![Suasana uji publik rancangan peraturan KPU tentang penyusunan daftar pemilih Pilkada serentak di Gedung KPU, Jakarta, 23 April 2024. ANTARA/Reno Esnir](https://images-tm.tempo.co/all/2024/05/10/860766/860766_400.jpg)
Bagaimana Persiapan Berlaga di Kontestasi Pilkada
Pilkada serentak digelar pada November mendatang. Inkumben tetap menjadi alternatif yang diusung partai.
Nasional Edisi : Jumat, 24 Mei 2024
![Sejumlah anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR mengikuti rapat pleno untuk mengambil keputusan atas hasil sejumlah penyusunan Rancangan Undang-Undang di kompleks Parlemen, Jakarta, 16 Mei 2024. ANTARA/Galih Pradipta](https://images-tm.tempo.co/all/2024/05/20/861459/861459_400.jpg)
Perlunya Undang-Undang Hasil Revisi Digugat ke MK
Koalisi masyarakat sipil dan akademikus bersiap menggugat undang-undang hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi.
Nasional Edisi : Selasa, 21 Mei 2024
![Unjuk rasa wartawan menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran di depan Gedung Balai Kota Malang, Malang, Jawa Timur, 17 Mei 2024. ANTARA/Irfan Sumanjaya](https://images-tm.tempo.co/all/2024/05/20/861464/861464_400.jpg)
Mengapa DPR Merevisi Undang-Undang Strategis Menjelang Purnatugas
DPR merevisi undang-undang yang tidak memiliki urgensi untuk diamendemen. Dinilai abai karena tidak melibatkan masyarakat.
Nasional Edisi : Selasa, 21 Mei 2024
![Rapat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membahas kesiapan Indonesia menghadapi Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR) di Jakarta, 16 April 2024. ANTARA/Hafidz Mubarak A](https://images-tm.tempo.co/all/2024/05/16/861100/861100_400.jpg)
Untung-Rugi Dua Kementerian Melebur di Kabinet Prabowo
Prabowo-Gibran mesti menjadikan kabinet di negara lain sebagai komparasi. Jabatan menteri koordinator bisa dihapus.
Nasional Edisi : Jumat, 17 Mei 2024
![Wartawan merekam suasana sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, 15 Juni 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna](https://images-tm.tempo.co/all/2024/05/15/861038/861038_400.jpg)
Agenda Terselubung di Balik Revisi UU Mahkamah Konstitusi
Revisi UU MK diduga untuk mengamankan kepentingan pemerintahan Jokowi ataupun Prabowo mendatang. Meregresi independensi hakim.