Penyelenggaraan ibadah haji reguler pada tahun ini acakadut di banyak lini. Lebih buruk daripada temuan audit terbaru BPK.

Jemaah haji Indonesia mengalami seabrek masalah di puncak ibadah haji tahun ini. Akibat tak adanya mitigasi risiko. 

Seperti tahun-tahun sebelumnya, penyelenggaraan haji pada tahun ini kembali bermasalah. Perlu melibatkan swasta.

Mafia pasir laut telah merajai ekspor pasir laut legal dan ilegal dari Indonesia, Malaysia, Kamboja, serta Myanmar ke Singapura.

Presiden Jokowi mengakui 12 tragedi pelanggaran HAM berat masa lalu. Pemulihan hak korban dan keluarganya masih tanda tanya. 

Tenaga nuklir masuk dalam Rancangan Undang-Undang EBET. Tawaran pengembangan PLTN berdatangan.

Investasi Microsoft dan Google bakal mendorong perkembangan kecerdasan buatan (AI). Perlu dibarengi mekanisme pengawasan. 

Film Onde Mande! dirilis pada 22 Juni 2023. Tema kedaerahan menjadi pilihan sejumlah sutradara dan digarap dengan apik. 

Kejaksaan akan memeriksa Menteri Dito Ariotedjo dalam kasus korupsi menara BTS 4G, hari ini. Ia diduga menerima Rp 27 miliar.

Warga Indonesia mulai waspada akibat kerusuhan di Prancis dalam lima hari terakhir. Mereka menyimpan logistik untuk sebulan.

Untuk pertama kalinya Baznas bersama Kemenag melakukan penyembelihan sebanyak 3.117 kambing dam jemaah haji Indonesia.#InfoTempo

Niat baik guru mendisiplinkan siswa dengan memberi sanksi justru berujung pidana. Bisakah guru dihukum karena memberikan sanksi?

Di dunia kuliner belum ada pendaftaran hak paten untuk jenis makanan sesuai dengan undang-undang hak cipta. Mungkin tidak perlu.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?