Gejolak bursa saham di Indonesia yang terjadi saat ini akibat ketidakpastian soal stimulus moneter di Amerika Serikat. Hal tersebut saat ini masih menjadi salah satu perhatian serius oleh pemerintah Indonesia. Menyikapi permasalahan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepastian AS terkait dengan kebijakan stimulus tersebut. Sementara itu, SBY berencana melakukan pertemuan dengan negara anggota G20 di Rusia dengan kebijakan AS dan mendesak untuk memberikan keterangan ihwal masalah tersebut.

Kedelai merupakan salah satu komoditas pertanian yang harus dipenuhi secara mandiri untuk mencapai kondisi ketahanan pangan di Indonesia. Pasalnya, selama ini kedelai sudah menjadi bahan pokok yang diolah menjadi berbagai jenis makanan lain, seperti tempe, tahu, tauco, kecap, dan susu nabati.

Kini, harga kedelai di Indonesia naik. Seperti diketahui, harga beberapa komoditas bahan pangan mulai melonjak setelah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, yang sudah mencapai 11.500 per dolar. Salah satunya adalah impor kedelai yangmenyebabkan harga tahu-tempe di berbagai daerah melonjak.

Keluhan dan protes para perajin tahu dan tempe kembali terjadi. Lebih darisatu tahun yang lalu, mereka mengajukan protes keras kepada pemerintah sehubungan dengan tingginya harga kedelai impor. Mereka menilai pemerintah telah lepas tangan membiarkan importir mempermainkan harga, bahkan mempraktekkan kartel dalam importasi bahan baku utama tempe dan tahu tersebut. Saat ini, hal yang sama terjadi. Keluhan, protes, bahkan ancaman berhenti berproduksi telah disuarakan oleh mereka.

Ini merupakan langkah-langkah kreatif yang oleh Presiden SBY disebut sebagai people-to-people contact.

Kutukan sumber daya alam" ini mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang lamban karena negara yang kaya akan sumber daya alam kurang mampu atau tidak mempunyai insentif ekonomi yang memadai untuk menggunakan faktor-faktor produksi (modal dan tenaga kerja) secara efisien, terutama di industri-industri manufaktur, di mana potensi untuk peningkatan produktivitas paling tinggi.

Pasca-putusan MK tersebut, Presiden justru mengulang kesalahan yang terjadi di masa lalu dengan membentuk SKK Migas. Padahal Mahkamah menyatakan bahwa tugas dan fungsi BP Migas (setelah dibubarkan) harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku pemegang kuasa pertambangan, dalam hal ini kementerian yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang migas, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.