UU Minerba dan Krisis Demokrasi
Revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara memberikan keuntungan secara langsung kepada perusahaan pertambangan batu bara. Penanda terjadinya krisis demokrasi.
Tempo
Rabu, 24 Juni 2020
Tata Mustasya
Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara
Pengesahan revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) oleh Dewan Perwakilan Rakyat beberapa waktu lalu menunjukkan sedang berlangsungnya krisis demokrasi di negeri ini. Rancangan itu dengan tergesa-gesa disahkan menjadi undang-undang saat perhatian masyarakat masih berfokus pada pandemi Covid-19 dan dampaknya.
Undang-undang baru itu memberika
...