PAKAR hukum tata negara mengkritik revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) hingga penggantian nama lembaga itu menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Mereka menganggap keberadaan Wantimpres selama ini tidak memberi manfaat, sehingga lembaga itu seharusnya dievaluasi lebih dulu.

“Sejauh ini kita tidak melihat ada manfaat penting Wantimpres ini dalam ketatanegaraan kita,” kata Yance Arizona, pakar hukum tata nega