Markas Besar Tentara Nasional Indonesia merespons positif rencana DPR merevisi dua pasal dalam Undang-Undang TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Nugraha Gumilar mengatakan lembaganya sudah mengirim usulan yang dikoordinasikan dengan Kementerian Pertahanan serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ihwal pembahasan daftar inventaris masalah atau DIM revisi UU TNI.

“Namun saya lupa tepatnya kapan itu disampaikan,” ujar N