PAKAR hukum dan pegiat demokrasi menilai agenda perubahan sejumlah undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat melenceng dari substansi. Mereka menilai usulan revisi Undang-Undang Kementerian Negara, Undang-Undang TNI, dan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia lebih ditujukan untuk kepentingan individu ataupun kelompok elite politik.

Feri Amsari, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, mengatakan tidak ada pertimbangan yang mendesak