JAKARTA – Sejumlah pegiat antikorupsi dan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan penggunaan dokumen KPK dalam sidang praperadilan yang diajukan tim kuasa hukum Firli Bahuri. Penggunaan dokumen, sekalipun oleh komisioner KPK, dinilai tidak bisa dibenarkan, bahkan bisa berujung pada dugaan tindak pidana.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, meminta Dewan Pengawas KPK memeriksa asal dokumen k