JAKARTA – Pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengkritik keberadaan pasal sapu jagat dalam perubahan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN). Pasal sapu jagat itu dianggap menjadi tameng bagi sejumlah ketentuan dalam UU IKN yang bertentangan dengan undang-undang lainnya.

Pasal sapu jagat yang dimaksudkan adalah Pasal 42 ayat 1 huruf a dan b. Pasal ini mengatur bahwa saat UU IKN berlaku, seluruh ketentuan pe