JAKARTA – Peneliti kebijakan digital dan pegiat hak asasi manusia (HAM) menilai usulan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) agar bisa terlibat dalam penyidikan kasus teknologi informasi serta transaksi elektronik terlalu berisiko. Musababnya, BSSN memiliki kewenangan yang berbeda dengan penyidik kepolisian atau penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

"Kewenangan BSSN berhubungan dengan keamanan siber. Adapun penyidik kepolisian berwenang menan