JAKARTA – Ombudsman RI menilai proses pengusulan calon penjabat kepala daerah di 10 provinsi dan 75 kabupaten/kota tidak transparan dan tak melibatkan partisipasi publik. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tersebut absen sejak proses pengusulan hingga penetapan tiga calon penjabat di daerah masing-masing. 

Komisioner Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, mengatakan kesimpulan tersebut merujuk pada laporan dari kantor perwakilan