JAKARTA – Fraksi-fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat menyoroti sedikitnya 23 permasalahan dalam draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang disodorkan oleh pemerintah. Satu di antaranya ihwal pasal penghinaan terhadap penguasa dan lembaga negara. Sejumlah fraksi menginginkan pemerintah mempertegas definisi "penghinaan" agar tidak disalahgunakan oleh penguasa untuk kriminalisasi.

Anggota Komisi III—yang mem