JAKARTA — Badan Pengawas Pemilu merevisi peraturan tentang perekrutan pengawas tingkat provinsi dan kota/kabupaten. Bawaslu memasukkan klausa setiap tahapan proses seleksi pengawas mesti memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.

Komisioner Bawaslu Herwyn J.H. Malonda mengatakan, revisi perubahan tentang peraturan keterwakilan perempuan telah masuk tahap harmonisasi dengan undang-undang di Kementerian Hukum dan Hak Asasi