Ramai-ramai Tolak Opsi Perpu
Pegiat pemilu dan pakar hukum menolak usulan Perpu Pemilu untuk mengatasi sengkarut Pemilu 2024 saat ini. Opsi revisi terbatas UU Pemilu dianggap lebih baik dan demokratis.
Imam Hamdi
Selasa, 5 Juli 2022
JAKARTA – Pegiat pemilu dan pakar hukum sependapat untuk menolak usulan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perpu Pemilihan Umum untuk mengatasi sengkarut Pemilu 2024 saat ini. Mereka justru menyarankan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menempuh jalur revisi Undang-Undang Pemilu.
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, berharap pemerintah dan DPR memilih opsi rev
...