JAKARTA — Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai proses pemilihan penjabat kepala daerah rawan praktik kompromi dan transaksional untuk kepentingan pragmatis elite atau pemenangan Pemilu 2024. Sebab, pengangkatan penjabat kepala daerah merupakan wewenang pemerintah pusat yang mekanismenya ditengarai tidak terbuka dan tanpa partisipasi masyarakat. "Sejauh ini tidak ada regulasi teknis yang khusus mengatur mekanisme pengisia