JAKARTA – Sejumlah pakar hukum tata negara menilai aturan yang mengharuskan rancangan peraturan menteri wajib disetujui lebih dulu oleh presiden seakan-akan menjadi bukti kurangnya koordinasi antara menteri dan presiden. Menurut peneliti hukum tata negara dari Universitas Andalas, Charles Simabura, terbitnya peraturan tersebut bisa membuat Presiden Joko Widodo dianggap kehilangan kontrol atas banyaknya aturan menteri dan kerap jadi ladang p