JAKARTA – Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pers, Ade Wahyudin, menilai keberadaan keputusan pemerintah mengenai pedoman interpretasi pasal-pasal bermasalah dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak menyentuh akar persoalan kebebasan pers dan berpendapat. Ia menyarankan solusi utama penyelesaian masalah ini dengan mencabut pasal-pasal karet lewat revisi UU ITE. 

"Kami berpendapat bahwa masalahnya ada