JAKARTA – Pemerintah berencana menerbitkan pedoman interpretasi untuk mengatasi persoalan multitafsir sejumlah pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, menurut pengajar hukum pidana di Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, pedoman ini tidak akan efektif mengatasi pasal-pasal karet dalam UU ITE.

Fickar memperkirakan, jika pemerintah menempuh opsi tersebut, pedoman interpretasi akan dibuat lemba