JAKARTA — Sejumlah aturan dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia  Mengatasi Terorisme mendapat sorotan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Mereka menyatakan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme tak boleh gegabah yang justru melanggar undang-undang.