JAKARTA Sejumlah organisasi pemantau hutan melayangkan protes ke Presiden Joko Widodo atas penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan, yang mencabut syarat dokumen V-Legal atau syarat lisensi ekspor produk kehutanan. Pencabutan syarat ini berpotensi menabrak undang-undang dan melegalkan ekspor kayu yang didapat dari hasil pembalakan liar.

Direktur Media dan Komunikasi Yayasan Auriga Nusantara, Syahrul Fitra, menyatakan Menteri Perdagangan