JAKARTA - Hampir semua pemerintah daerah belum menganggarkan 20 persen dari belanja daerahnya untuk sektor pendidikan. Kebijakan ini bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang memerintahkan negara memprioritaskan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja nasional dan daerah untuk sektor pendidikan.

Pakar pendidikan dari Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Abdul Malik Gismar, mengatakan pemerintah daerah sering kali berdali