JAKARTA - Mantan peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Mochtar Pabottingi, mendesak Presiden Joko Widodo mengabaikan partai yang menolak penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perpu KPK). Ia menyatakan masifnya demonstrasi mahasiswa dan suara pegiat antikorupsi bisa jadi alasan Presiden untuk menganulir Undang-Undang KPK hasil revisi dengan cara menerbitkan Perpu KPK.

Mochtar mengatakan, j