JAKARTA - Partai koalisi pendukung pemerintah meminta Presiden Joko Widodo menjadikan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atas revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai opsi terakhir dalam menyelesaikan polemik di masyarakat. Para elite partai koalisi berpendapat, masih ada beberapa jalan alternatif yang bisa ditempuh untuk meredakan ketegangan.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengungkapkan, p