JAKARTA - Mahkamah Agung menolak upaya intervensi yang mendesak lembaga tersebut mempercepat proses penanganan perkara uji materi terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. Juru bicara Mahkamah Agung, Suhadi, menilai perkara akan mulai diserahkan ke pemimpin lembaga tertinggi peradilan tersebut setelah Mahkamah Konstitusi mengetuk putusan seluruh gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.