Gelombang besar hoaks dan konspirasi politik menjadi dalih pemerintah untuk membungkam kritik lewat undang-undang. Presiden Joko Widodo menyebutkan pemerintahannya merupakan korban kampanye disinformasi, yang mengganggu omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, pembangunan ibu kota negara, dan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan pada tahun lalu.

Namun penyebar disinformasi terbesar bukanlah para pengkritik pemerintah, melai