JAKARTA - Sejumlah organisasi masyarakat menilai rendahnya komitmen politik Presiden Joko Widodo menjadi akar persoalan sulitnya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Lokataru Foundation menilai Presiden Jokowi tak memiliki kemauan politik yang kuat untuk menyelesaikan kasus ini.

Anggota staf Advokasi Pembelaan HAM Kontras, Falis Agatriatma, mengatakan p