SEJUMLAH lembaga swadaya masyarakat mencatat pemerintahan Presiden Joko Widodo paling banyak memberikan vonis hukuman mati dalam kasus narkotika. Namun efektivitas hukuman ini diragukan karena masih tingginya peredaran narkotika di masyarakat. Pemerintah pun diminta mengkaji ulang penerapan hukuman cabut nyawa tersebut.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mencatat terdapat 518 vonis mati selama dua periode kepemimpin